NEWS
-
Praktisi Perpajakan Ini Soroti Ketentuan Batas Waktu Pemeriksaan Pajak
JAKARTA. Persoalan ketentuan batas waktu dalam pemeriksaan pajak menjadi bahan perdebatan. Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) Gilbert Rely mengatakan, batas waktu pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK), bukanlah sekadar indikator administratif. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan norma hukum yang bersifat […]
-
Agar Tak Ganggu Stabilitas Ekonomi, Pajak Kekayaan Perlu Diterapkan Hati-Hati
Pajak atas kekayaan menjadi perhatian dalam upaya menciptakan sistem perpajakan yang adil. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati. Tujuannya agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat serta ketimpangan yang ada. Ketua Komite Perpajakan Apindo, Siddhi Widyaprathama, menegaskan pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan. “Intinya, pajak harus berkeadilan,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Proposal Kebijakan […]
-
Janji Dirjen Pajak Nggak Sampai Sebulan Pelajari Coretax
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto sedang mempelajari Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax setelah dilantik pada 23 Mei 2025. Dalam seminggu ini ia mengaku akan melakukan one on one dengan jajaran terkait masalah tersebut. “Belum, saya one on one-nya belum selesai. Butuh seminggu lah one on one untuk Coretax,” kata Bimo kepada wartawan di […]
-
Curigai Pesan dari DJP pada Tanggal Merah, WP Datangi Kantor Pajak
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang menerima laporan dari salah satu wajib pajak mengenai adanya pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak (DJP). Wajib pajak bernama Salma mengaku telah menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan DJP. Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa DJP Jakarta sedang memperbarui data wajib pajak. Selain itu, terlampir juga dokumen pdf yang […]
-
BPK Temukan Gap Data Setoran Pajak di LKPP 2024
JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2024. Dalam laporan keuangan (lapkeu) tersebut, BPK menemukan perbedaan data penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dengan data wajib pajak dan wajib pungut. Ketua BPK Isma Yatun menerangkan perbedaan data ini tidak […]
WA only