NEWS
-
Ada Opsen Pajak Kendaraan, Pemprov Turunkan Target Pendapatan 2025
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau berencana untuk menurunkan target pendapatan daerah pada tahun depan. Target pendapatan daerah pada RAPBD 2025 diusulkan senilai Rp3,58 triliun, turun bila dibandingkan dengan target pada APBD 2024 senilai Rp4,21 triliun. Penurunan target tersebut disebabkan oleh opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku […]
-
Pajak Sarang Burung Walet Dicoret, Ini Deret Tarif Pajak Baru Pasuruan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, Jawa Timur mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan 3/2023. Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Beleid ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu. […]
-
Wajib Pajak Disebut Boleh Tak Lapor SPT karena Ada Coretax, Ini Penjelasan DJP
Wajib pajak orang pribadi disebut tak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas pajak penghasilan atau PPh. Hal tersebut diklaim seiring penerapan Coretax atau Core Tax Administration System (CTAS) oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Dilansir dari laman pajak.go.id, DJP Kemenkeu merinci sejumlah perbedaan pelaporan menggunakan sistem Coretax dengan sistem yang berlaku saat […]
-
Alasan Wajib Pajak Boleh Tak Lapor SPT Lagi
Sebentar lagi wajib pajak (WP) orang pribadi tak perlu lagi menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana menerapkan Core Tax Administration System (CTAS). Dengan penerapan ini, salah satu yang berubah adalah cara pelaporan SPT tahunan. Saat ini dalam pelaporan SPT, terdapat dua tahapan utama, yakni persiapan […]
-
Pajak 2% Orang Kaya, Pemerintah Tunggu Keputusan G20 dan OECD
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan pemerintah akan menunggu keputusan para menteri keuangan di G20 terkait ketetapan tarif pajak 2% untuk orang super kaya atau miliarder. Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pemerintah juga akan memantau implikasi dari kebijakan tersebut di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Mengingat, Indonesia tengah dalam proses aksesi menjadi anggota […]
WA only