NEWS
-
Sri Mulyani Buka Suara Soal PPN 12% untuk Barang Mewah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara perihal keputusan pemerintah untuk menetapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% hanya untuk barang mewah. Dalam memutuskan ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah mendengar, memantau dan melihat berbagai aspirasi masyarakat, baik dari pengusaha dan DPR. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun tetap berhati-hati terkait dengan kebijakan ini. Pasalnya, Kemenkeu ingin menyeimbangkan antara […]
-
Soal PPN 12% untuk Barang Mewah, Sri Mulyani: Kami Hitung dan Siapkan
Kementerian Keuangan sedang berhitung sekaligus mempersiapkan kebijakan sebagai respons adanya aspirasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah. Dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Desember 2024 pada hari ini, Rabu (11/12/2024), Sri Mulyani mengatakan pada dasarnya asas keadilan akan konsisten diterapkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk menyangkut PPN. “Nah, […]
-
Sri Mulyani Beberkan Strategi Perangi Kebocoran Keuangan Negara
Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung perihal kebocoran keuangan negara. Dia pun memperingatkan jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk efisien dalam menggunakan anggaran negara. Kepala negara menegaskan, pemerintah harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Dia pun bertekad untuk memerangi kebocoran anggaran. “Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang […]
-
Sri Mulyani Tegaskan Barang dan Kebutuhan Pokok Tetap Dibebaskan PPN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan beragam barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas tetap akan dibebaskan dari pengenaan PPN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat melalui pembebasan PPN atas beragam jenis barang dan jasa. “Selama ini pelaksanaan di dalam menjalankan undang-undang, termasuk untuk PPN, itu pemerintah telah dan terus memberikan pemihakan […]
-
Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sembako dan Kebutuhan Pokok, padahal Potensi Pemasukan Negara Bisa Rp265 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tetap membebaskan barang kebutuhan pokok dari pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen pada 1 Januari 2025. “Pada saat PPN 12 persen diberlakukan, barang-barang kebutuhan pokok tetap akan 0 persen PPN-nya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu, 11 Desember […]
WA only