NEWS
-
Kantor Pajak Gandeng Pos Indonesia, Cegah Peredaran Meterai Palsu
Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Garut berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia Cabang Garut dalam melaksanakan tindakan preventif atas indikasi beredarnya meterai palsu yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kepala Pos Indonesia Kabupaten Garut Poppy Herlisistiani mengatakan kegiatan preventif dilakukan dengan memberikan imbauan dan sosialiasi kepada masyarakat, mulai dari instansi pemerintahan, BUMN/BUMD, notaris, dan wajib pajak […]
-
Negara G20 Mau Terapkan Pajak 2% untuk Orang Kaya, Indonesia Siap?
Negara yang tergabung dalam G20 tengah mendiskusikan penerapan pajak kepada orang-orang super kaya di dunia dengan tarif 2%, dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) di Sao Paulo, Brazil, yang digelar pekan ini. Menunggu keputusan yang akan dicantumkan dalam komunike tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia telah memiliki kebijakan tersendiri […]
-
DJP: Prepopulated Tidak Hilangkan Kewajiban Lapor SPT Tahunan PPh
Skema prepopulated tidak menghilangkan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Ketika coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, bukti potong atau pungut yang diterbitkan pemotong/pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis. “[Hal tersebut] tidak meniadakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, tetapi merupakan metode pengisian yang memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam […]
-
Produsen Manufaktur Malaysia Ramai Tuntut Insentif Tambahan untuk UMKM
Federasi Produsen Malaysia (Federation of Malaysian Manufacturers/FMM) mendesak pemerintah memberikan pengurangan pajak tambahan untuk UMKM. Presiden FMM Tan Sri Soh Thian Lai mengatakan pemberian insentif tambahan ini akan mendukung adopsi Industri 4.0 (IR4) oleh industri dalam negeri. Melalui insentif fiskal, inovasi UMKM dinilai akan meningkat. “Hal ini sangat relevan bagi UMKM karena UMKM mencakup 97,5% […]
-
Siap – Siap PLTU Akan Dikenakan Pajak Karbon
Pemerintah kembali menghidupkan rencana penerapan pajak karbon di Indonesia. Di tahap awal, pajak karbon akan menyasar subsektor pembangkut listrik tenaga uap (PLTU). Menteri Kooerdinator Perekonomian Airlangga Hartato mengungkapkan, aturan untuk mengenakan pajakkarbon sudah disiapkan. Namun dia tidak menejlaskan apakah pajak karbon akan diimplementasikan pada pemerintahan Prabowo Subianto pada 2025 mendatang. “Ya nanti kita lihat (implementasinya),” […]
WA only