NEWS
-
Impor Plastik LLDPE Melonjak, Pemerintah Pertimbangkan Pengenaan BMTP
Pemerintah mulai melakukan penyelidikan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor polietilena linear kepadatan rendah (linear low density polyethylene/LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta pada 9 September 2024. Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak mengatakan otoritas menerima pengajuan permohonan penyelidikan dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) pada 12 […]
-
Tak Hentikan Kendaraan Saat Dicegat Petugas DJBC, Awas Ada Sanksinya
Pejabat bea dan cukai berwenang menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. Penghentian dan pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan peraturan yang pelaksanaanya dibebankan kepada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Untuk itu, penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta barang di atasnya hanya dilakukan secara selektif. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 90 ayat […]
-
PPN Bakal Naik 12 %, Mimpi Buruk bagi Rakyat?
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan, kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinaikkan menjadi 12 persen pada 2025 akan mengakibatkan kontraksi terhadap perekonomian Indonesia. “Kami coba menghitung jika skenario kenaikan tarif itu PPN 12,5 persen, maka yang terjadi adalah ternyata kenaikan tarif ini membuat perekonomian terkontraksi,” kata Esther Diskusi Publik online bertajuk “Moneter dan Fiskal Ketat, […]
-
Ternyata, Begini Dampak Parah Jika PPN Naik 12 Persen di Era Prabowo
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinaikkan menjadi 12 persen di 2025 akan mengakibatkan kontraksi terhadap perekonomian Indonesia. “Kami coba menghitung jika skenario kenaikan tarif itu PPN 12,5 persen, maka yang terjadi adalah ternyata kenaikan tarif ini membuat perekonomian terkontraksi,” kata Esther Diskusi Publik online bertajuk “Moneter dan Fiskal […]
-
Kemenkeu Tampung Usulan Tarif Cukai MBDK Minimum 2,5 Persen Mulai 2025
Kementerian Keuangan menerima usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR untuk menerapkan tarif cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) minimum 2,5% pada 2025. Saat bertemu dengan pemerintah, BAKN DPR semula merekomendasikan agar tarif cukai MBDK ditetapkan sebesar 2,5% pada tahun pertama penerapannya. Namun, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memandang diksi pada rekomendasi BAKN […]
WA only