NEWS
-
Penerimaan Pajak di Sulsel Rp13,21 Triliun per September 2024, Tumbuh 4,93%
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Januari – September 2024 sebesar Rp13,21 triliun, tumbuh 4,93% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp12,59 triliun. Jika dibagi per kuartal, penerimaan pada periode kuartal III/2024 menjadi yang paling besar […]
-
Banyak yang Naik Gaji, Setoran Pajak Karyawan Moncer
Kementerian Keuangan mencatat kenaikan realisasi penerimaan dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada Oktober 2024. Kenaikan penerimaan dari pajak gaji karyawan ini mengindikasikan banyak pegawai di RI yang gajinya naik. “PPh 21 itu tumbuh konsisten double digit,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober, dikutip Senin, (11/11/2024). Dikutip dari […]
-
Kemenkeu sebut sistem Core Tax tengah dalam tahap pengujian akhir
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS) saat ini sedang dalam tahap akhir pengujian operasional atau Operational Acceptance Test (OAT) sebelum diluncurkan pada Januari 2025. “Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, […]
-
Setoran Pajak Korporasi Menurun
Kementerian Keuangan mencatat setoran pajak penghasilan (PPh) badan atau pajak korporasi hingga akhir Oktober tahun ini mencapai Rp 262,67 triliun. Angka itu menurun secara neto 26,3% year-on-year (yoy). Setoran PPh badan berkontribusi sebesar 17,31% terha dap total penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun. Total penerimaan pajak tersebut setara 76,3% dari target di anggaran pendapatan dan […]
-
Pengamat Ingatkan Otoritas Pajak Perlu Bijak Selesaikan Kasus UD Pramono
Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai bahwa kasus pajak yang menimpa UD Pramono harus disikapi secara bijak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini agar tidak menimbulkan persepsi buruk yang dapat merugikan upaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara. “Jangan sampai menjadi persepsi buruk yang akhirnya menjadi bumerang […]
WA only