NEWS
-
Batas Upload Faktur Pajak Mundur Jadi Tanggal 20
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 turut mengubah batas waktu pengunggahan faktur pajak elektronik atau e-faktur ke Ditjen Pajak (DJP). Dalam Pasal 44 ayat (1) PER-11/PJ/2025, ditegaskan bahwa e-faktur wajib diunggah ke DJP menggunakan modul e-faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur, bukan tanggal 15 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022. “E-faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) […]
-
Penerimaan Pajak Karyawan Turun Hingga April 2025, Efek Banyak PHK?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 atau pajak karyawan masih mengalami penurunan secara kumulatif Januari hingga April 2025. Apabila dihitung, penerimaan PPh 21 hingga April 2025 hanya mencapai Rp 85,2 triliun. Angka ini mengalami penurunan 13,06% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp 98 triliun. Hanya saja, […]
-
Pajak Aset Kripto Bisa Lebih Murah, Asalkan…
Persoalan pajak kripto hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi yang hangat di kalangan pemangku kebijakan maupun asosiasi. Harapan pengenaan pajak yang lebih rendah terus didorong untuk meningkatkan minat pelaku pasar di industri kripto. Pada Kamis (22/5/2025) dalam acara Bitcoin Bites Back untuk merayakan Bitcoin Pizza Day, Co-founder Indodax, Oscar Darmawan, mengakui bahwa persoalan pajak […]
-
Penjelasan Sri Mulyani soal APBN Berbalik Surplus Setelah 3 Bulan Tekor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pentingnya peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak ekonomi dunia. APBN dinilai mampu melindungi masyarakat serta perekonomian dalam negeri. Sri Mulyani lalu menyampaikan Postur APBN sampai dengan akhir April 2025 tercatat mulai positif. Pendapatan negara berada di angka Rp 810,5 triliun atau 27% dari target, lalu […]
-
Kapan Bukti Potong PPh Pasal 21/26 HarusDibuat? Begini Aturannya
Melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER11/PJ/2025, Ditjen Pajak DJP mengatur sejumlah ketentuan pajak dalam pelaksanaan coretax administration system. Salah satunya terkait dengan kapan bukti pemotongan atas PPh Pasal 21/26 wajib dibuat. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21/26 dan menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 […]
WA only