NEWS
-
Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I memberi klarifikasi terkait pemberitaan seorang penjahit di Pekalongan ditagih pajak hingga Rp2,8 miliar. Pihak Ditjen Pajak menyatakan bahwa petugas hanya melakukan klarifikasi data, bukan penagihan pajak. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Nurbaeti Munawaroh menjelaskan bahwa kasus bermula dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan […]
-
Negara Afrika Minta Pajak Ekstraktif Diakomodasi di UN Tax Convention
Negara-negara Afrika menyerukan agar kebijakan pemajakan atas industri ekstraktif dipertimbangkan untuk masuk sebagai komitmen tambahan dalam UN Tax Convention. Anggota Kelompok Afrika di PBB yang menyeruakan pemajakan atas ekstraksi sumber daya alam (SDA) antara lain Kamerun, Kenya, dan Tanzania. “[Kami] mendorong komitmen perpajakan SDA pada dasarnya juga mencakup bagian yang adil dari pendapatan sumber daya […]
-
Belanja Daerah Jadi Sasaran Efisiensi: Otonomi, Pajak dan Pembangunan Dipertaruhkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyasar efisiensi sejumlah pos anggaran transfer ke daerah atau TKD, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/2025. Pemasukan pajak hingga pembangunan daerah pun dinilai terancam. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menilai langkah pemerintah pusat mencadangkan TKD hasil efisiensi dan tidak menyalurkannya ke daerah—sebagaimana diatur dalam […]
-
Jelang Nota Keuangan, Ekonom Prediksi Prabowo Tekankan Rasio Pajak& Program Prioritas
Sejumlah ekonom memprediksi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Nota Keuangan APBN 2026 yang dijadwalkan pada Jumat 15 Agustus 2025 akan menyoroti pentingnya peningkatan rasio pajak dan fokus pada program prioritas pemerintah. Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto misalnya, Ia memperkirakan bahwa Presiden Prabowo kemungkinan besar akan menggarisbawahi upaya peningkatan penerimaan pajak melalui intensifikasi […]
-
Pemerintah Bisa Kantongi Rp 524 Triliun Lewat Alternatif Pajak Ini
Center of Economic and Law Studies (Celios) menyampaikan beberapa alternatif untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak di Indonesia tanpa mebebani rakyat miskin. “Jadi, ada banyak sekali komponen pajak alternatif yang kemudian kita coba elaborasi, hitung satu per satu, sebagian menggunakan data baseline dari standar internasional, kemudian kita estimasi dan kita jumlahkan pajak alternatif ini,” kata Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar, […]
WA only