NEWS
-
Kerja dan Pindah Permanen ke Luar Negeri,WNI Bisa Ajukan Status WP NE
Warga Negara Indonesia WNI yang dapat menunjukkan niat untuk menjadi subjek pajak luar negeri SPLN dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai wajib pajak non-efektif WP NE. Niat untuk menjadi SPLN itu bisa dibuktikan di antaranya dengan mendapat kontrak kerja selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, serta menunjukkan akan bertempat tinggal di luar negeri, dan […]
-
Sistem Pajak canggih Butuh Rp 549 Miliar
Pemerintah terus memproses pembaruan sistem administrasi perpajakan. Meski target penerapannya mulai akhir tahun ini, penguatan sistem pajak canggih tersebut masih akan dilakukan pada tahun depan. Pada tahun depan Kementerian KEuangan akan mengalokasikan anggaran Rp 549,39 miliar untuk penguatan implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Penguatan implementasi sistem pajak canggih ini merupakan salah satu strategi dan […]
-
Gerojok Insentif Pajak Agar Daya Beli Terangkat
Pemerintah diminta meneruskan dan memperluas insentif pajak yang berakhir tahun ini Pemerintah diminta melanjutkan dan memperluas sejumlah insentif pajak yang akan berakhir pada tahun ini. Kucuran insentif pajak dinilai bisa menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya kelas menengah. Sedikitnya ada tiga insentif pajak yang akan berakhir tahun ini. Pertama, insentif pajak penghasilan (PPh) final usaha […]
-
Korea Selatan Godok Perpanjangan Diskon Pajak untuk Kendaraan Listrik
Majelis Nasional (National Assembly) Korea Selatan tengah mengkaji usulan amendemen UU No 2200476 terkait dengan perpanjangan masa berlaku insentif pajak berupa pengurangan pajak konsumsi pada kendaraan ramah lingkungan. Seperti dilansir dari situs web Global Vat Compliance, kendaraan yang dapat diberikan insentif antara lain kendaraan hybrid, electric vehicles (EVs), dan hydrogen EVs. Rencananya, masa berlaku insentif […]
-
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Mahkamah Agung (MA) menggelar rapat pleno pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Jumat (6/9/2024) di Hotel Grand Aston Puncak Cianjur. Rapat Kelompok Kerja Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tersebut turut dihadiri Dirjen Pajak Suryo Utomo. Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisual Suharto mengatakan […]