NEWS
-
Soal Usulan Pajak Karyawan Ditanggung Pemerintah, Ini Respons Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) irit bicara menanggapi usulan pengusaha supaya pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau PPh Karyawan kini ditanggung pemerintah (DTP). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, untuk persoalan kebijakan PPh ini akan dibicarakan terlebih dahulu. Ia enggan bicara banyak terkait itu. “Nanti, kita ngomongin kebijakan,” kata Suahasil saat ditemui […]
-
Kemenkeu Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak November 2024
Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode 1 November 2024 hingga 30 November 2024. Penetapan tarif bunga per bulan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 16/KM.10/2024. Beleid ini diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan […]
-
Pengusaha Minta Insentif Pajak untuk Karyawan, Kemenkeu: Perlu Melihat Hasil Evaluasi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan kembali insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada pekerja, khususnya di sektor padat karya. Insentif tersebut sebenarnya sudah pernah diberikan oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19. Namun, tidak diperpanjang seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak […]
-
Inovasi E-TRAPT, Bapenda Jakarta Sosialisasi Sistem Pajak Online PBJT
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta melaksanakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Launching Inovasi – Dasar Pengenaan PBJT Pajak Online Bapenda”. Wakil Kepala Bapenda DKI Jakarta, Elvarinsa, menyampaikan digitalisasi perpajakan merupakan langkah penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global dengan sistem administrasi yang modern. “Dengan adanya inovasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Jakarta dapat memperoleh […]
-
Indikator B-Ready, Cakupan Penilaian Atas Aspek Pajak Diperluas
World Bank mengungkapkan cakupan penilaian atas aspek perpajakan (taxation) dalam Business Ready (B-Ready) telah diperluas. Penilaian atas aspek perpajakan dalam B-Ready dilakukan dengan mempertimbangkan proses penyusunan regulasi pajak, transparansi dalam proses pendaftaran wajib pajak, ketersediaan sistem pelaporan SPT secara elektronik, proses audit, dan lain-lain. “B-Ready juga mengukur efisiensi operasi sistem pajak dari sudut pandang swasta dengan mengukur seberapa lama proses […]
WA only