NEWS
-
Tarif Pajak Tinggi untuk Karaoke dan Spa Bikin Harga Jadi Tak Kompetitif?
Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (UU HKPD). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman membantah pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas karaoke dan mandi uap/spa menyebabkan harga tidak kompetitif dengan negara-negara […]
-
Berbagai Insentif Pajak Belum Efektif Dorong Industri Bahan Baku Obat
Kementerian Perindustrian menilai pengembangan industri bahan baku obat di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia, yakni pemberian berbagai insentif pajak yang belum efektif mendorong investasi di sektor bahan baku obat. Padahal, lanjutnya, pemerintah telah menyediakan berbagai skema insentif […]
-
Saat Coretax Diterapkan, WP Tertentu Tak Perlu Lapor SPT Tahunan
Pelaporan dengan menggunakan portal wajib pajak pada sistem coretax administration system memiliki sejumlah perbedaan dari yang berlaku saat ini. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (12/7/2024). Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan setidaknya terdapat 15 hal yang berbeda dalam pelaporan menggunakan portal wajib pajak pada sistem coretax. Salah satunya ialah wajib […]
-
Minta Rencana PPN 12% di 2025 ditunda, Faisal Basri: Rasa Keadilannya di Mana?
Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mengusulkan agar kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di 2025 ditunda. “Kalau menurut saya wajib lah ditunda. Ini kan pertanyaannya itu tadi defisitnya tambah lebar. Karena PPN paling gampang. Kalau PPH Masih suka nilep-nilep kan kalau PPN itu kan […]
-
Beban Warga RI Sudah Berat, Faisal Basri: PPN 12% Wajib Ditunda!
Ekonom senior Faisal Basri mengatakan rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun 2025 wajib ditunda. Dia menilai pemerintah perlu memikirkan cara lain menaikkan penerimaan, tanpa membebani masyarakat. “Kalau menurut saya wajiblah ditunda,” kata Faisal ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (10/7/2024). Dia mengatakan PPN adalah cara pintas pemerintah untuk menaikan […]
WA only