NEWS
-
Perpanjangan Insentif PPN DTP, Upaya Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengambil langkah proaktif dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 miliar pada Semester II-2024 untuk merealisasikan perpanjangan pemberian insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dalam pembelian rumah. Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sri Mulyani menjelaskan, “Untuk pajak yang ditanggung pemerintah terutama untuk fasilitas […]
-
Tahun Depan PPN Naik Jadi 12 Persen, Faisal Basri: Rasa Keadilannya di Mana?
Ekonom senior Faisal Basri menilai, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 perlu ditunda. Sebab, kenaikan tarif itu dinilai akan membebani masyarakat. Kebijakan tersebut menurut dia, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meminimalkan kesenjangan atau defisit antara pendapatan dan belanja negara. PPN sendiri dipilih sebab pungutannya lebih mudah dilakukan […]
-
Sulit Menggenjot Setoran PPN dan PPnBM
Penerimaan pajak pada tahun ini, diperkirakan melesat dari target alias shortfall Rp 67 triliun. Namun, setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) diramal akan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Merujuk Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2024, pemerintah memproyeksikan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun ini […]
-
Faisal Basri soal Rencana PPN 12% di 2025: Wajib Ditunda!
Ekonom senior Faisal Basri menyatakan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 wajib ditunda. Meskipun penundaan itu berisiko membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar. Faisal Basri mengatakan pemerintah perlu memikirkan cara lain untuk menaikkan penerimaan tanpa membebani masyarakat. “Kalau menurut saya wajib lah ditunda, tapi kan pertanyaannya itu […]
-
Minta Data e-Faktur, DJP: Saat Ini Hanya Bisa Langsung di KPP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan permintaan data e-faktur hanya dapat dilakukan secara langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP). Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan permintaan data e-faktur dilakukan dengan surat. Adapun surat permintaan data e-faktur dibuat sesuai dengan contoh format dalam Lampiran huruf L PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022. “Saat ini untuk permintaan data e-faktur hanya dapat dilakukan […]