NEWS

  • Tax Amnesty, PPN 12 Persen, dan Pertumbuhan Ekonomi

    Tax Amnesty, PPN 12 Persen, dan Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah lagi-lagi mengejutkan publik dengan dua kebijakan ekonomi kontroversial yang diagendakan akan diterapkan pada 2025. Pertama, agenda pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III yang telah dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Kedua, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Ketua Komisi XI […]

  • Puan Ingin Pemerintah Pertimbangkan Ulang PPN 12 Persen: Dengarkan Aspirasi Masyarakat

    Puan Ingin Pemerintah Pertimbangkan Ulang PPN 12 Persen: Dengarkan Aspirasi Masyarakat

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani berharap pemerintah bisa mempertimbangkan ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurut Puan, meski sudah ditentukan dalam undang-undang namun pemerintah bisa melakukan evaluasi. “Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi dari pengusaha, dari guru dan seluruh elemen masyarakat,” kata Puan saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada […]

  • Bayar dan Terima Restitusi Lewat Coretax

    Bayar dan Terima Restitusi Lewat Coretax

    Penerapan sistembpajak canggih alias coretax system tinggal menghitung hari. Wajib pajak akan mulai menggunakan fitur-fitur dalam akun coretax yang diklaim memudahkan administrasi perpajakan. Coretax system akan menjadi semacam dompet bagi wajib pajak. Pasalnya, dalam akun coretax, terdapat fitur deposit pajak yang membuat wajib pajak bisa menyimpan dana pembayaran pajaknya di awal. Sejalan dengan implementasi tersebut, […]

  • Kenaikan PPN 12% Cuma Untuk Orang Kaya

    Kenaikan PPN 12% Cuma Untuk Orang Kaya

    DPR sebut pemerintah akan menaikkan PPN 12% khusus barang mewah saja. Teka-teki kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% mulai tersingkap. Presiden Prabowo Subianto mengirim sinyal untuk tetap mengerek tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, sesuai amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Kamis (5/12), Dewan Perwakilan […]

  • 521 Ribu NIK Wajib Pajak Belum Dipadankan Jadi NPWP

    521 Ribu NIK Wajib Pajak Belum Dipadankan Jadi NPWP

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah hampir 100%. Capaian ini terjadi jelang implementasi Coretax Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) pada awal Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan jumlah NIK […]

WhatsApp WA only