NEWS
-
PPN DTP 100 Persen Diperpanjang, Pembeli Rumah Paling Diuntungkan
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen telah diperpanjang Pemerintah. Menurut Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia Yunus Karim, perpanjangan ini nyatanya berdampak positif terhadap pasar properti. Yunus mengungkapkan hal ini dalam Jakarta Property Market Review Quarter III 2024 di Jakarta, Selasa (29/10/2024). “Memang, kita lihat dari ketika mulai […]
-
Inggris Perketat Aturan Pajak atas Kekayaan Non-Residen, Targetnya 12,7 miliar Pound
Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves mengumumkan bahwa ia akan menutup pengecualian yang memungkinkan penduduk kaya, yang sering kali merupakan warga negara asing, untuk terhindar dari pajak atas pendapatan luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan 12,7 miliar pound atau setara US$16,47 miliar, selama lima tahun ke depan. Aturan pajak ‘non-domisili’ atau non residen Inggris, […]
-
Sanksi Pajak untuk 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyiapkan sanksi untuk 537 perusahaan/badan hukum yang memiiki izin usaha perkembunan (IUP) kelapa sawit beroperasi tanpa hak guna usaha (HGU). Sanksi tersebut berupa denda pajak. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi lebih rinci terkait pengajuan, pendaftaran, maupun penerbitan HGU. “Sanksi utama yang […]
-
Apindo Usulkan PPh Pasal 21 DTP Diberikan Lagi untuk Pekerja
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemberian kembali insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) di tengah suasana ekonomi yang sulit pada saat ini. Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif PPh Pasal 21 DTP akan membuat take home pay yang diterima pekerja menjadi lebih besar. Dengan insentif ini, pekerja diharapkan bakal […]
-
Cara Daftarkan Tempat Parkir sebagai Objek Pajak Daerah di DKI Jakarta
PEMPROV DKI Jakarta menerbitkan Perda No. 1/2024 yang mengatur ketentuan pajak daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Melalui beleid yang mulai berlaku sejak 5 Januari 2024 tersebut, pemprov menetapkan tarif baru atas 10 jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Salah satunya ialah tarif […]
WA only