NEWS
-
Pajak Karbon Kapan Diterapkan? Ini Kata Sri Mulyani
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengamanatkan penerapan pajak karbon sejak awal tahun 2022. Namun, hingga saat ini penerapan pajak karbon tidak kunjung diberlakukan pemerintah. Lalu, kapan pajak karbon diterapkan? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah masih menyiapkan aturan mengenai pajak karbon. Menurutnya, pemerintah perlu juga memastikan kesiapan […]
-
Sri Mulyani Tanggung Pajak Karyawan hingga Perumahan Rp11,29 Triliun, Ini Detailnya
Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp11.285.195.031.132 atau sekitar Rp11,29 triliun. Mengacu Laporan Keuangan DJP 2023, realisasi pajak DTP tang terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tersebut hampir menyentuh angka 100% dari […]
-
2.550 Wajib Pajak Kanwil DJP Jabar III Uji Coba Penggunaan “Core Tax”
Sebanyak 2.550 Wajib Pajak terpilih yang terdaftar di unit vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III (Kanwil DJP Jabar III) melakukan uji coba Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax. Uji coba tersebut dilakukan dalam acara Edukasi Core Tax Tahap I pada 12 Agustus 2024 hingga 30 September 2024 dengan narasumber […]
-
Insentif Pajak untuk Pariwisata di Negara Ini Diperpanjang hingga 2025
Pemerintah Kamboja akan mengumumkan kembali perpanjangan pemberian insentif pajak untuk sektor pariwisata. Perdana Menteri Hun Manet mengatakan pemerintah tengah berfokus pada pemulihan sektor-sektor ekonomi di Kamboja, termasuk pariwisata. Melalui perpanjangan insentif pajak, dia berharap aktivitas pariwisata di seluruh daerah dapat berkembang. “Untuk terus membantu meringankan beban operator di sektor pariwisata, saya telah memutuskan untuk memperpanjang […]
-
Begini Cara Menentukan Dasar Pengenaan Pajak atas PPh Final PHTB
Kring Pajak memberikan penjelasan mengenai penentuan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) dalam penghitungan besaran PPh final PHTB. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2016, terdapat 3 tarif dalam penghitungan PPh final PHTB, yaitu sebesar 2,5%, 1%, dan 0%. Nanti, tarif tersebut dikalikan dengan dasar […]
WA only