NEWS
-
BPDPKS Turut Kelola Kakao dan Kelapa, Ada Pungutan Ekspor?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk turut mengelola kakao dan kelapa. Dalam rangka melaksanakan perintah tersebut, BPDPKS akan membentuk 2 kedeputian baru, yakni deputi kakao dan deputi kelapa. Adapun penghimpunan dana tetap dilakukan lewat skema pungutan ekspor. “BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao […]
-
Pemerintah Kehilangan Rp 76,4 T Gara-Gara RI ‘Kecanduan’ Komoditas
Pemerintah tengah merugi akibat pelemahan harga-harga komoditas. Penerimaan pajak terkuras Rp 76,4 triliun dalam satu tahun terakhir, dari semula per Semester I-2023 mampu terkumpul Rp 970,2 triliun, menjadi hanya Rp 893,8 triliun per Semester I-2024. “Kalau dilihat ini tekanan penerimaan pajak bisa diidentifikasi berkaitan dengan harga komoditas dan restitusi,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani saat […]
-
Kenaikan PPN untuk Rakyat, Bebas Pajak untuk Konglomerat
Salah satu warisan yang bakal dipikul oleh pemerintahan Prabowo Subianto dari pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi) adalah kenaikan PPN menjadi 12%. Kenaikan PPN 12% adalah konsekuensi logis dari implementasi Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. UU itu menetapkan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya, terdapat ruang […]
-
Ekonom Nilai Realistis Target Setoran PNBP Rp 549 Triliun Hingga Akhir Tahun 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan setoran pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bakal melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi kinerja PNBP mencapai Rp 549,1 triliun atau setara 111,6% dari target APBN 2024. Meski melampaui target, prediksi realisasi target tersebut masih lebih […]
-
Faisal Basri Sebut Kenaikan PPN 12 Persen di 2025 Bebani Masyarakat
Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tahun depan. Adapun, kenaikan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam aturan tersebut, tarif PPN bisa naik dari semula 11 persen menjadi 12 persen sebelum 1 Januari tahun 2025. Ekonom Senior Indef, Faisal Basri, mengatakan pemerintah […]
WA only