NEWS

  • Luhut Ungkap Banyak Perusahaan Sawit Tak Punya NPWP, Setoran Pajak Korporasi Lesu

    Luhut Ungkap Banyak Perusahaan Sawit Tak Punya NPWP, Setoran Pajak Korporasi Lesu

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti setoran pajak yang lesu, terutama dari setoran pajak korporasi atau pajak penghasilan (PPh) Badan. Luhut mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi tersebut membuat setoran pajak dari para korporasi tidak bisa tertagih seluruhnya. “Masa […]

  • Setoran Pajak Diprediksi Tak Tembus Target, Luhut Kasih Solusi Ini

    Setoran Pajak Diprediksi Tak Tembus Target, Luhut Kasih Solusi Ini

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti defisit APBN tahun 2024 yang diproyeksi lebih besar dari target yang ditetapkan. Menurut dia ini menjadi tantangan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. Luhut menyebut kondisi ini terjadi seiring dengan penerimaan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Menurutnya salah satu penyebabnya adalah […]

  • Jika 4 Elemen Ini Sudah Klop, NIK Siap Digunakan sebagai NPWP

    Jika 4 Elemen Ini Sudah Klop, NIK Siap Digunakan sebagai NPWP

    Ketika 4 elemen data sudah cocok, Nomor Induk Kependudukan (NIK) siap digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP) Rumadi mengatakan pemadanan atau validasi NIK-NPWP merupakan proses pencocokan identitas wajib pajak. Pencocokan dilakukan atas 4 elemen pada database DJP serta Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). “NIK, nama, tempat […]

  • Sri Mulyani Tambah Rp 500 Miliar untuk Subsidi Pajak Rumah di Semester II-2024

    Sri Mulyani Tambah Rp 500 Miliar untuk Subsidi Pajak Rumah di Semester II-2024

    tah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk kebutuhan pajak ditanggung pemerintah (DTP) rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7). “Untuk pajak yang ditanggung pemerintah terutama untuk fasilitas penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun kita menambahkan anggaran […]

  • 4 Risiko Penerapan UU HPP dalam Optimalisasi Pajak, Ada Soal NIK-NPWP

    4 Risiko Penerapan UU HPP dalam Optimalisasi Pajak, Ada Soal NIK-NPWP

    Pemerintah mengungkapkan setidaknya ada 4 risiko dalam pelaksanaan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 2024 yang dapat berdampak terhadap optimalisasi penerimaan negara. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar potensi terjadinya keempat risiko bisa berkurang dan kinerja penerimaan pajak pada tahun ini bisa tetap optimal. “Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat terus […]

WhatsApp WA only