NEWS
-
Pemerintah Tebar Insentif Pajak untuk Kendaraan pada 2025, Ini Kata APPI
Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) dan kendaraan hybrid pada tahun depan. Mengenai hal itu, Asosisasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) merasa bersyukur dengan adanya insentif dari pemerintah tersebut. Meskipun demikian, Ketua […]
-
Penjelasan Lengkap Airlangga soal Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan soal insentif pajak untuk kendaraan listrik maupun hybrid. Bentuk insentif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tersebut karena Indonesia punya target net zero emission di 2060. “Pertama kan setuju net zero ga? Jadi itu demi net zero, otomotif itu kan sekarang mengurangi daripada […]
-
Ditopang Insentif Pajak, Penjualan Mobil Listrik Berpotensi Makin Laris
Persaingan pasar mobil listrik atau battery electric vehicle (BEV) nasional berpotensi makin ketat pada 2025 mendatang. Hal ini menyusul langkah pemerintah yang kembali menggencarkan pemberian insentif fiskal untuk segmen otomotif tersebut. Sebagaimana diketahui, bertepatan dengan implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai Januari 2025, pemerintah menebar sejumlah insentif di berbagai sektor industri, termasuk otomotif. […]
-
Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak
Survei World Bank mencatat setidaknya 1 dari 4 wajib pajak badan di Indonesia mengelak dari kewajiban pajak. Sekitar 26% dari total wajib pajak yang disurvei mengaku tidak sepenuhnya membayar pajak yang seharusnya terutang. Secara terperinci, pengelakan pajak lebih banyak dilakukan oleh wajib pajak badan yang tidak melakukan ekspor, wajib pajak badan yang menganggap pajak sebagai […]
-
Sri Mulyani: Warung Kecil Tidak Bayar Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan warung atau usaha kecil dengan omzet di bawah Rp500 juta bebas dari pembayaran pajak penghasilan (PPh). Bahkan untuk barang yang dijual tidak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Jadi dia tidak bayar PPh PPN, jadi hampir semua warung-warung, usaha-usaha kecil yang seiring kita konsumsi,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati […]
WA only