NEWS
-
Sasar 10.000 Unit Rumah, Pemerintah Tambah Rp 500 Miliar untuk Subsidi Pajak Rumah
Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024. Pemberian insentif PPN DTP tersebut dibberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024. Pemberian insentif […]
-
Mengenal NJOPTKP dan Besarannya dalam PBB-P2
Sebelum memutuskan membeli properti, Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) menjadi salah satu instrumen dalam regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dipahami. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyatakan, kehadiran NJOPTKP dapat mengurangi beban, karena ada objek yang tak dikenai pajak. Adapun PBB-P2 merupakan kewajiban […]
-
DKI Jakarta Kantongi Pendapatan Rp19,1 Triliun, Pajak Hiburan hingga Kendaraan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta melaporkan kinerja perpajakan, termasuk pajak dan bea, mencapai Rp19,1 triliun sepanjang Januari hingga Juni 2024 atau semester I/2024. Bapenda DKI Jakarta mencatat jumlah tersebut setara dengan 34,89% dari target penerimaan DKI Jakarta tahun 2024 yang sebesar Rp54,75 triliun. “Realisasi penerimaan sebesar Rp 19,10 triliun tersebut berasal dari 3 jenis […]
-
NIK-NPWP Berlaku Bertahap, Wajib Pajak Masih Bisa Lakukan Pemadanan
Ditjen Pajak (DJP) telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2024 yang salah satunya memberlakukan NIK sebagai NPWP secara bertahap. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Dwi Langgeng Santoso mengatakan wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Menurutnya, semua proses pemadanan dapat dilakukan melalui DJP Online. “Terdapat data yang harus valid agar NIK […]
-
DPR Waswas Defisit APBN 2025 Melebar Imbas Tren Penerimaan Pajak dan Utang Negara
Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan pemerintah agar menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 dengan memperhatikan perubahan pendapatan negara, harga, dan lifting minyak bumi. Saat ini pemerintah sudah menetapkan defisit APBN 2025 dalam kisaran 2,29 sampai 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). “Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan […]
WA only