NEWS
-
Faktur Pajak Harus Penuhi Syarat Formal dan Material, Seperti Apa?
Pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak untuk setiap transaksi. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, faktur pajak yang dibuat harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur pajak memenuhi persyaratan formal jika diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan peraturan dirjen pajak sebagaimana dimaksud […]
-
Fitur Coretax: WP Bisa Beri ‘Role’ Pihak Lain untuk Jalankan Kewajiban
Aplikasi taxpayer portal pada coretax administration system memungkinkan wajib pajak untuk menunjuk pihak tertentu dalam rangka menjalankan peran-peran tertentu. Dengan adanya coretax, pihak yang ditugasi untuk melaksanakan kewajiban pajak tertentu tidak lagi perlu lagi meminjam akun DJP Online milik wajib pajak. “Kalau sekarang kan yang masuk [ke DJP Online] hanya wajib pajak, kalau ada konsultan pajak masuknya sebagai wajib pajak. Nanti […]
-
Ada Perubahan Nama di KTP, Otomatis Sinkron dengan Data NPWP?
Perubahan data pada KTP, termasuk nama, tidak akan tersinkronisasi secara otomatis dengan data pada Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. Karenanya, jika wajib pajak melakukan perubahan data kependudukan maka dirinya perlu mengonfirmasinya ke kantor pajak. Jika ada perubahan data nama misalnya, wajib pajak perlu mengajukan permohonan perubahan data ke KPP terdaftar. “Perubahan data nama tidak otomatis […]
-
Ada Coretax,WP Bisa Proaktif Membetulkan Tanpa Harus Tunggu SP2DK
Kementerian Keuangan berharap wajib pajak bakal lebih proaktif dalam melaksanakan kewajiban setelah implementasi coretax administration system. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat 23/8/2024. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan taxpayer account management merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam coretax. Dengan […]
-
Jual Kendaraan? Jangan Lupa Lapor Agar Tak Kena Tarif Pajak Progresif
Warga DKI Jakarta yang menjual kendaraan bermotor pribadinya perlu melaporkan penjualan tersebut ke dinas pelayanan pajak. Pelaporan itu dilakukan agar orang yang bersangkutan tidak lagi dianggap sebagai pemilik kendaraan tersebut karena telah berpindah tangan. Perincian ketentuan pelaporan penjualan kendaraan bermotor tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta 59/2017. Merujuk Pasal 19 pergub tersebut, pelaporan […]
WA only