NEWS
-
Pemerintah Terbitkan PMK 32/2024, Perbarui Aturan Pembebasan Bea Masuk
Pemerintah menerbitkan peraturan baru perihal pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32/2024. Beleid ini diterbitkan untuk menggantikan PMK 101/2007. Penggantian peraturan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menyederhanakan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan […]
-
Hindari Pajak Berganda, WP Sektor Tambang Diberi Edukasi soal PBB
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanah Grogot memberikan edukasi terkait dengan kewajiban PBB kepada wajib pajak yang bergerak di bidang pertambangan pada 20 Juni 2024. Kepala KP2KP Tanah Grogot Ridwan mengatakan edukasi tersebut dilakukan untuk menegaskan pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap salah satu objek pajak yang dikuasai wajib pajak yang bergerak […]
-
Sebanyak 165.917 Orang di NTB Belum Padankan NIK Jadi NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara mencatat ada 843.442 wajib pajak (WP) dari target 1.009.359 sudah memadankan NIK dan NPWP per 5 Juli 2024. Artinya, masih ada sisa 165.917 orang di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum tervalidasi. “Sebesar 83,85 persen wajib pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK-NPWP,” kata Kepala Kantor Wilayah DJP […]
-
Pemilik Properti Wajib Tahu NJOPTKP & Besarannya, Cek di Sini
Ketika seseorang memiliki properti, tentu harus menyiapkan budget untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 ini tertuang dalam regulasi terbaru yang mengatur tentang pajak daerah,di mana untuk DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024. Dalam rincian PBB-P2, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, salah satunya […]
-
Fluktuasi Industri Kelapa Sawit Akan Pengaruhi Penerimaan Pajak 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis perihal penerimaan perpajakan sepanjang tahun 2024 ini bakal tetap terjaga kendati diperkirakan lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut keterangannya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024), Sri Mulyani memperkirakan jika penerimaan pajak mencapai 96,6% dari target APBN, sementara […]
WA only