NEWS
-
Berkat Insentif Bebas PPN, Pengembang Cuan Rumah Diborong Serentak
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) membuat penjualan rumah semakin laris. Giantara Group melakukan kegiatan penandatanganan Akte Jual Beli (AJB) serentak untuk 50 unit rumah di Marketing Gallery Giantara Serpong City. Menurut Chief Executive Officer (CEO) Giantara Group Cindy Giantara, kegiatan ini untuk membuktikan janji penjualan rumah pada konsumen. Acara ini juga […]
-
Pajak Konsumsi Ditargetkan Capai Rp 945,1 Triliun pada Tahun 2025, Ini Kata Pengamat
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerimaan pajak konsumsi di tahun 2025 naik dibandingkan dengan target untuk tahun 2024. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, pemerintah mematok target pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) sebesar Rp 945,12 triliun. Target tersebut meningkat 15,37% jika dibandingkan outlook 2024 sebesar Rp 819,2 […]
-
Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandung Diharapkan Bisa Genjot Pendapatan
Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Karena, dana pajak ini bisa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangunan sebuah daerah. Namun, menurut Anggota DPRD Kota Bandung Andri Rusmawan, untuk menggenjot pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Bandung harus memiliki payung hukum. “Karenanya kita melangkah […]
-
Malaysia Siapkan Insentif Pajak untuk Dorong Sektor Semikonduktor
Pemerintah Malaysia akan menyediakan insentif pajak untuk mendorong industri semikonduktor di negara tersebut. Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengatakan rencana pemberian insentif pajak untuk sektor semikonduktor telah diusulkan dalam APBN 2025. Menurutnya, pemberian insentif pajak diharapkan mampu menarik banyak investor masuk ke sektor industri tersebut. “Saya pikir kami berada […]
-
Opini: Menakar Pajak Kekayaan
Agus Marto Wardojo saat masih menjabat Menteri Keuangan, mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang empat ribuan perusahaan asing (multinasional) yang tidak membayar pajak selama bertahun-tahun. Keprihatinan yang sama juga diartikulasikan Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan. Sayangnya, kedua Menteri Keuangan tidak mengungkap lebih jauh identitas perusahaan yang tidak bayar pajak itu. Padahal kalau serius mau mengembangkan tata kelola pemerintahan […]
WA only