NEWS
-
Proses Pengembalian Setoran Pajak Dioptimalkan, Begini Penjelasan DJP
Kementerian Keuangan bakal mengoptimalkan proses pengembalian pembayaran pajak atau restitusi guna mengamankan target penerimaan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan realisasi restitusi pajak hingga Mei 2024 senilai Rp136,61 triliun. Menurutnya, optimalisasi proses restitusi dilakukan untuk menghindari kesalahan dan mempercepat proses. “[DJP juga] memastikan restitusi diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang […]
-
Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade
Pemkab Sukoharjo, Jawa Tengah menggelar program penghapusan denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) guna memeriahkan HUT ke-78 Kabupaten Sukoharjo. Kabid Pendapatan BPKPAD Kabupaten Sukoharjo Asmaji Budi Prayogo mengatakan penghapusan denda PBB-P2 diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang kesulitan membayar tunggakan pajak daerah. “Masyarakat bisa memanfaatkan program penghapusan denda […]
-
Saat NIK-NPWP Diterapkan Penuh, DJP: WP Jangan Ada yang Tertinggal
Ditjen Pajak (DJP) telah menerbitkan PER-6/PJ/2024 yang salah satunya mengatur integrasi NIK sebagai NPWP berlaku secara bertahap. Penyuluh Pajak Ahli Pratama DJP Imaduddin Zauki mengatakan wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Menurutnya, pemadanan diperlukan agar wajib pajak tidak mengalami kendala apabila NIK telah berlaku penuh sebagai NPWP. “Kalau sudah disampaikan […]
-
Kanwil DJP Jakarta Barat Bukukan Penerimaan Pajak Rp31,65 Triliun hingga Semester I 2024
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat telah membukukan capaian penerimaan bruto sebesar Rp35,24 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp31,65 triliun hingga 30 Juni 2024. Raihan ini sebesar 48,82 persen dari target APBN sebesar Rp64,83 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu sebesar 4,19 persen. Secara nasional, realisasi penerimaan pajak sampai dengan […]
-
Sudah 7 Layanan Resmi Pakai NIK sebagai NPWP, Siap-Siap Bertambah!
Ditjen Pajak (DJP) secara resmi memberlakukan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 1 Juli 2024. Hanya saja, belum seluruh layanan administrasi pajak yang tercakup di dalamnya. Baru 7 layanan saja. Kabar ini mendapat sorotan cukup luas oleh netizen selama sepekan terakhir. Implementasi NIK sebagai NPWP ditandai dengan diterbitkannya Peraturan […]
WA only