NEWS
-
Pahami Lagi Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta yang Baru
Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 (Perda 1/2024) yang membawa perubahan signifikan pada tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Beleid ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 […]
-
APINDO Sarankan 2 Kebijakan Penyeimbang Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan amanat Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Merespons hal tersebut, […]
-
Rekomendasi IMF Soal Pajak dan Cukai, Pengamat: Timbulkan Pro dan Kontra
Pengamat pajak menilai rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan penerimaan negara masih memunculkan pro dan kontra. Beberapa rekomendasi tersebut, seperti penurunan threshold pengusaha kena pajak (PKP), penurunan threshold UMKM, penggantian PPnBM dengan PPN dan cukai kendaraan bermotor, hingga saat ini belum dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga belum mengimplementasikan rekomendasi IMF dalam Strategi […]
-
Wewenang Makin Kuat Untuk Intip Rekening, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mendapatkan ‘amunisi’ dalam bentuk regulasi baru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Regulasi ini memberikan akses kuat kepada DJP untuk mendapatkan informasi keuangan guna mengawasi perpajakan. Regulasi baru itu ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai […]
-
RI Raup Pajak dari Sektor Ekonomi Digital Rp 26,75 Triliun
Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 26,75 triliun hingga 31 Juli 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 21,47 triliun, pajak kripto sebesar Rp 838,56 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,27 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas […]
WA only