NEWS
-
Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax
Ditjen Pajak (DJP) akan terus menggencarkan kegiatan edukasi mengenai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system kepada wajib pajak. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian mengatakan wajib pajak dapat mempelajari coretax melalui berbagai saluran yang disediakan otoritas. Menurutnya, edukasi akan tetap diberikan, meskipun coretax sudah diterapkan. “Sampai nanti coretax diimplementasikan, kelas pajak […]
-
Klarifikasi Data DJP, Petugas Pajak Kunjungi Kantor WP Real Estat
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng melakukan kunjungan ke kantor pemasaran salah satu wajib pajak badan sektor real estat yang berlokasi di Kecamatan Samata, Kabupaten Gowa. Account Representative (AR) KPP Pratama Bantaeng Ninis Zakiyah Fatmawati mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk pemantauan dan pengawasan, serta menyampaikan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). “Tujuan kunjungan […]
-
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online
PEMPROV DKI Jakarta mulai menerapkan pajak alat berat seiring dengan berlakunya Perda 1/2024. Tarif yang ditetapkan sebesar 0,2% atau setara dengan tarif maksimal dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Namun, terdapat 2 jenis alat berat yang dikecualikan dari pengenaan pajak alat berat. Pertama, alat berat yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, […]
-
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar
Melalui Peraturan Daerah (Perda) 1/2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah, Provinsi Maluku memperbarui ketentuan pajak daerahnya. Pembaruan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan terbaru yang diatur dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). “… serta menjalankan amanat UU HKPD maka Kabupaten Maluku Tengah harus memiliki peraturan daerah tentang pajak daerah,” […]
-
Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo
Kementerian Keuangan tidak lagi dikoordinasikan Kemenko Perekonomian, tetapi di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (23/10/2024). Kemenko Perekonomian kini hanya mengoordinasikan antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan instansi lain yang dianggap […]
WA only