NEWS
-
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari
Penyidik Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial ROP ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Tersangka ROP merupakan direktur utama PT PDN, selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Melalui perusahaan tersebut, tersangka ditengarai secara sengaja menggunakan faktur pajak fiktif dan menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar. “PT […]
-
Kejar Penerimaan Pajak, Pemerintah Harus Gali Potensi yang Belum Tersentuh
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menggali potensi penerimaan pajak yang saat ini tidak tersentuh. Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan mengatakan Prabowo tidak boleh hanya berburu di kebun binatang untuk mengumpulkan penerimaan pajak. “Prabowo-Gibran harus membuat strategi pendapatan, tidak hanya berburu di kebun binatang, misalnya mengejar pajak pertambahan nilai (PPN),” ujar […]
-
Perubahan Aturan Pajak Reklame 2024 untuk Nama Usaha dan Profesi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan perubahan kebijakan terkait pajak reklame, yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha maupun profesional. Salah satu perubahan penting adalah terkait pengenaan pajak reklame atas nama pengenal usaha atau profesi. Sebelumnya, melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011, ada pengecualian bagi beberapa jenis reklame nama pengenal usaha atau profesi dari objek […]
-
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?
Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan dokumen Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 yang memuat untuk mengonsolidasikan hilirisasi komoditas perkebunan strategis yang belum dilaksanakan secara optimal. Dokumen Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 menyatakan program hilirisasi kelapa akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Pemerintah pun perlu meningkatkan investasi industri pengolahan kelapa agar tujuan hilirisasi dapat tercapai. “Realisasinya dapat didukung dengan […]
-
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT
Seorang pemilik warung makan mendatangi petugas KPP Pratama Jambi Telanaipura di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi, beberapa waktu lalu. Usut punya usut, pemilik warung tersebut mengeluhkan karena Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang tertera dalam akun DJP Online-nya tidak valid. Kondisi tersebut membuat dirinya tidak dapat mendaftarkan usahanya dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah. […]
WA only