NEWS
-
Uang Bulanan Suami untuk Istri yang Statusnya Pisah Harta, Objek PPh?
UU PPh secara jelas menyatakan bahwa sistem pengenaan pajak di Indonesia menganggap sebuah keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, penghasilan atau kerugian dari seluruh keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak. Artinya, harta yang dihibahkan dari suami ke istri bukanlah objek pajak. Termasuk, uang bulanan yang diberikan dari suami ke istri, jika itu dipersamakan […]
-
Harga Komoditas Merosot, RI Perlu Cari Strategi Jaga Penerimaan Pajak
Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah mencari strategi menjaga penerimaan pajak di tengah tren penurunan harga komoditas. Ecky menilai penerimaan pajak Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap komoditas. Dengan kondisi tersebut, penerimaan pajak akan otomatis terdampak ketika harga komoditas mulai turun. “Pemerintah [perlu] untuk segera menyusun exit strategy dari dampak moderasi komoditas. […]
-
Pengusaha Protes Impor Tekstil Mau Dikenakan Pajak Tambahan
Pengusaha keberatan jika pemerintah berencana menambah pajak tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk impor produk tekstil. Menurut pengusaha, masalah yang harus diatasi pemerintah adalah maraknya impor ilegal. Sebagai informasi, pemerintah berencana mengenakan BMTP dan BMAD untuk membenahi krisis yang terjadi di industri tekstil. Sekretaris Jenderal Himpunan Peritel […]
-
Kumpulkan Data Pengusaha, Petugas Pajak Kunjungi Dinas Pariwisata
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan mengadakan kunjungan ke kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur yang berlokasi di Desa Padang Kempas, Kabupaten Kaur pada 29 Juni 2024. KP2KP Bintuhan menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi permohonan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). Adapun permohonan data ILAP merupakan perwujudan dari perjanjian […]
-
Hingga Akhir 2024, NPWP 16 Digit dan NPWP 15 Digit Jalan Bersamaan
Diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2024 tidak bertujuan untuk menunda implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP dan penggunaan NPWP 16 digit. Penyuluh Pajak Ahli Pratama DJP Imaduddin Zauki mengatakan dengan terbitnya PER-6/PJ/2024, NIK dan NPWP 16 digit sama-sama bisa digunakan bersamaan dengan NPWP 15 digit yang sudah dimiliki oleh para wajib pajak. “Apakah ini diundur? Dua-duanya […]
WA only