NEWS
-
Kanwil DJP Jatim I serap masukan wajib pajak untuk perbaiki layanan
Kanwil DJP Jawa Timur I menyerap saran dan kritik dari para wajib pajak dalam rangka memenuhi komitmennya untuk memperbaiki layanan yang salah satunya masukan ini dijaring melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Gabungan Tahun 2024. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur I Sugeng Pamilu Karyawan menyatakan kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerja […]
-
BPPKAD Blora: PAD dari pajak melonjak
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Jawa Tengah mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak pada 2024 mencapai Rp75.921.224.167 dari target Rp81.550.000.000. Plt. Kepala BPPKAD Blora Susi Widyorini mengatakan ada tujuh sektor jenis pajak yang dikelola BPPKAD Blora yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan dan atau […]
-
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Anggota DPR Hasbiallah Ilyas meminta presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Hasbiallah mengatakan kenaikan tarif PPN bakal memberatkan masyarakat. Ketimbang menaikkan tarif PPN, lanjutnya, pemerintah dinilai perlu mencari sumber pemasukan baru agar tidak membebani masyarakat melalui pajak. “Itu [kenaikan tarif PPN] perlu dievaluasi karena sangat memberatkan kepada […]
-
Ketua Partai di Jepang Bakal Rombak Aturan Kripto, Kenapa?
Kepala Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP) Jepang, Yuichiro Tamaki, mengungkapkan rencana reformasi mata uang kripto yang ambisius di akun media sosial X miliknya baru-baru ini. Dilansir dari Coinmarketcap, Rabu (23/10/2024), pengumuman tersebut muncul saat pemilihan Jepang memasuki puncaknya, dengan proposal Tamaki yang difokuskan pada rezim pajak kripto yang terkenal ketat di negara tersebut. Menurut dokumen kampanye […]
-
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja
Anggota DPR Dede Yusuf berpandangan kebijakan untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% harus diikuti dengan peningkatan transparansi belanja. Menurut Dede, pajak yang telah dikumpulkan pemerintah haruslah dijelaskan penggunaannya kepada masyarakat. Untuk itu, lanjutnya, transparansi belanja menjadi penting. “Jadi, masyarakat bisa dijelaskan, pajak akan digunakan untuk sektor A, B, dan C yang manfaatnya dirasakan […]
WA only