NEWS
-
Pasca Ransomware PDNS 2, Pemerintah Janji Perhatikan Keamanan Sistem
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan akan memperhatikan faktor keamanan siber secara penuh dalam melaksanakan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan insiden ransomware pusat data nasional sementara (PDNS) 2 beberapa bulan lalu memberikan pelajaran penting bagi pemerintah dalam menjaga keamanan PDN ke depan. “Harus diakui insiden itu memengaruhi […]
-
Mantap! Finnet Diganjar Penghargaan Kepatuhan Pajak
PT Finnet Indonesia (Finnet) sebagai salah satu anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang bergerak di bidang payment gateway, meraih penghargaan “Wajib Pajak Dengan Kontribusi Terbesar Tahun Pajak 2023” dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktur Utama Finnet Rakhmad Tunggal Afifuddin menuturkan bahwa pihaknya merasa bangga atas penghargaan yang diterima dari Direktorat Jenderal […]
-
RI Raup Pajak dari Sektor Ekonomi Digital Rp 26,75 Triliun
Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 26,75 triliun hingga 31 Juli 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 21,47 triliun, pajak kripto sebesar Rp 838,56 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,27 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas […]
-
Anak Belum Dewasa, Bukti Potongnya Bisa Gunakan NPWP Orang Tua
Pemotong pajak dapat membuat bukti potong (bupot) PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh anak belum dewasa dengan menggunakan NIK anak yang tercantum dalam kartu keluarga atau akta kelahiran. Penjelasan dari otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet di media sosial. Kring Pajak menambahkan pemotong juga dapat menggunakan NPWP orang tuanya untuk membuat bupot PPh […]
-
Aturan Teknis Pajak Karbon Masih Belum Jelas
Hingga saat ini, masih belum jelas, kapan pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan oajak karbon di Indonesia. Padahal, penerapan pajak karbon tercantum dalam Undang-Undang Nomr 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sekretaris Kementrian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kebijakan tersebut masih belum bisa pemerintah jalankan, lantaran belum ada aturan teknis dalam bentuk peraturan […]
WA only