NEWS

  • Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

    Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

    Ditjen Pajak DJP menegaskan wajib pajak pusat juga diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha NITKU. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan NITKU bagi wajib pajak pusat memiliki akhiran 000000, sedangkan NITKU yang diberikan kepada cabang memiliki akhiran 000001 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kantor cabang yang dimiliki. “Hal ini menjadi penanda bahwa […]

  • Punya Utang Pajak Rp86 Juta,Sepeda Motor Milik WP Akhirnya Disita

    Punya Utang Pajak Rp86 Juta,Sepeda Motor Milik WP Akhirnya Disita

    Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kabanjahe melakukan penyitaan aset wajib pajak berupa kendaran roda dua dari wajib pajak berinisial CV. TJ di Jalan Trimurti Nomor 69B Berastagi, Kabupaten Karo pada 27 Juni 2024. Juru sita pajak negara dari KPP Pratama Kabanjahe Maschrist Toraja Siburian mengatakan penyitaan merupakan tindak lanjut dari penagihan pajak terhadap wajib pajak […]

  • Gali Potensi Pajak, Fiskus Lakukan Penyisiran di Wilayah Pertokoan

    Gali Potensi Pajak, Fiskus Lakukan Penyisiran di Wilayah Pertokoan

    Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Banawa melakukan penyisiran di wilayah pertokoan Kelurahan Boya, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada 13 Juni 2024. Kepala KP2KP Banawa Amor Palulu menjelaskan penyisiran dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan KPDL. Dia menambahkan penyisiran dilakukan terhadap wajib pajak yang bergerak di bidang perdagangan barang campuran atau pertokoan. “Dari […]

  • Sempurnakan Probis Pajak,Kemenkeu Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK

    Sempurnakan Probis Pajak,Kemenkeu Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK

    Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam rangka menyelesaikan permasalahan perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP 2023 akan ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara pada masa mendatang. “Kami akan senantiasa mendorong penyelesaian permasalahan perpajakan melalui evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis untuk […]

  • Was-was Penerapan Pajak Anti Karbon dari Eropa

    Was-was Penerapan Pajak Anti Karbon dari Eropa

    Penerapan kebijakan anti karbon atau Carbon Border Adjusmednt Mechanism (CBAM) di Uni Eropa (UE) berlaku efektif pada Januari 2026. Penerapan kebijakan ini bisa berdampak serius terhadap industri manufaktur, terutama industri pupuk, semen, besi dan baja, aluminium, dan kelistrikan. Dalam skema CBAM ini, UE menuntut kelima produk dan jasa tersebut, harus benar-benar dihasilkan melalui proses emisi […]

WhatsApp WA only