NEWS
-
PPN 12% Bakal Diterapkan Tahun 2025, Begini Kinerja PPN Indonesia Saat Ini
Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN (hasil revisi UU HPP), tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Meski begitu hingga saat ini kinerja PPN Indonesia masih berada di Bawah Thailand dan Singapura. Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Dedi Kusnadi menjelaskan kinerja PPN Indonesia pada tahun 2018 menjadi […]
-
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen
Pemerintah Malaysia berencana menjadikan dividen yang diterima orang pribadi sebagai objek pajak penghasilan pada tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan PPh diusulkan dikenakan atas pendapatan dividen melebihi RM100.000 atau sekitar Rp359 juta. Dia juga telah mengusulkan tarif PPh atas dividen ini sebesar 2%. “Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan pengecualian terhadap beberapa penghasilan,” katanya […]
-
Insentif PPN DTP Diperpanjang, Pengembang Semringah
Pemerintah sudah memperpanjang insentif Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN DTP) untuk pembelian properti baru mulai 1 September hingga 31 Desember 2024. Perpanjangan insentif tersebut diarahkan untuk mendorong daya beli kelas menengah. Hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 tahun 2024. Aturan yang berisi tentang insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah […]
-
Penerimaan pajak di Jakpus Rp3,19 triliun mayoritas dari perdagangan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa kontribusi penerimaan pajak di wilayah tersebut pada Agustus 2024 sebesar Rp3,19 triliun mayoritas dari sektor perdagangan. “Kontribusi dominan penerimaan bulan Agustus diperoleh dari sektor perdagangan sebesar Rp3,19 triliun,” kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Eddi Wahyudi di Jakarta, Jumat. Pertumbuhan bruto pada sektor perdagangan […]
-
Pemkab Badung infokan optimalisasi pajak daerah masyarakat
Pemerintah Kabupaten Badung, Bali melakukan sosialisasi optimalisasi pajak daerah dengan mengundang 200 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Badung. “Saya mengingatkan agar pengusaha seperti hotel, vila, restoran, tempat rekreasi dan atraksi wisata dalam hal ini wajib pajak bisa bekerja sama dengan Pemkab Badung sesuai amanah undang-undang untuk melakukan pungutan pajak,” ujar Pj. Sekda […]
WA only