NEWS
-

Sri Mulyani Perketat Validasi Dokumen untuk Insentif PPnBM DTP Mobil Listrik di 2025
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat tertentu untuk tahun anggaran 2025. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Desember 2024 lalu. Pemberian insentif […]
-

Tak Capai Target, Shortfall Penerimaan Pajak 2024 Sebesar Rp 56,5 Triliun
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang 2024 mengalami shortfall Rp 56,5 triliun. Shortfall adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyampaikan, realisasi penerimaan pajak hingga Desember 2024 hanya mencapai Rp 1.932,4 triliun atau 97,2% dari target dalam APBN […]
-

Setoran Pajak Tahun 2024 Meleset dari Target, Ini Faktor Pemicunya
Realisasi penerimaan pajak pada 2024 meleset dari target. Setoran pajak pada tahun lalu lebih rendah dari target alias shortfall. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi sementara penerimaan pajak hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp 1.932,4 triliun atau 97,2% dari target dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 1.988,9 triliun. Maka […]
-

Pengamat nilai penerimaan pajak 2025 hadapi tantangan berat
Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penerimaan pajak tahun anggaran 2025 menghadapi tantangan yang cukup berat. Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, dia menyebut Pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp256,9 triliun dari realisasi tahun 2024 untuk mencapai target penerimaan 2025 atau tumbuh 13,29 persen. Sementara secara historis, tambahan penerimaan […]
-

Coretax System Sudah Berjalan, 366.751 NIK Belum Padan sebagai NPWP
Ditjen Pajak DJP mencatat masih ada 366.751 nomor pokok wajib pajak NPWP wajib pajak orang pribadi yang belum dipadankan dengan nomor induk kependudukan NIK, meski coretax administration system telah diimplementasikan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan proses pemadanan NIK sebagai NPWP orang pribadi terus berjalan seiring dengan pelaksanaan coretax system. Menurutnya, DJP juga menemukan wajib pajak […]
WA only