NEWS
-
Ada Relaksasi Ekspor Konsentrat Mineral, Setoran Bea Keluar Melonjak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut relaksasi ekspor konsentrat mineral telah berdampak positif secara langsung terhadap penerimaan bea keluar. Sri Mulyani mengatakan penerimaan bea keluar hingga Mei 2024 tumbuh 49,6%. Khusus ekspor komoditas tembaga, pertumbuhan bea keluarnya mencapai 1.135%. “Ini karena penerapan kebijakan relaksasi ekspor tembaga atau mineral, terutama sambil menunggu pembangunan smelter,” katanya, dikutip […]
-
Mei 2024, Penerimaan Pajak Jakarta Turun 12,66 Persen jadi Rp 538,47 Triliun
Realisasi penerimaan perpajakan nasional di wilayah Jakarta mencapai Rp 538,47 triliun per Mei 2024. Penerimaan pajak ini sudah mencapai 40,88 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, realisasi penerimaan pajak Jakarta mengalami kontraksi atau turun secara tahunan. Penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 12,66 persen akibat penurunan di seluruh jenis pajak,” kata […]
-
Family Office Bertolak Belakang dengan Wealth Tax
JAKARTA. Pemerintah terus memburu sumber pendanaan untuk memompa ekonomi domestik. Kali ini pemerintah merancangnya melalui family office atau kantor keluarga. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyebutkan, family office adalah sebuah kluster keuangan yang memberikan kemudahan pelayanan bagi keluarga-keluarga atau individu tajir untuk menanamkan dananya di Indonesia. Kelak, pemerintah akan membentuk tim untuk mengkaji dari […]
-
7 Layanan Pajak Ini Sudah Bisa Diakses Pakai NIK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan sudah ada 7 layanan administrasi perpajakan yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit. Ini merupakan hasil dari program pemadanan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat 7 layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit dan NITKU […]
-
Wajib Pajak Masih Bisa Memadankan NIK-NPWP sampai Akhir 2024
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan, wajib pajak masih bisa memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai akhir 2024. Data per Minggu (30/6/2024) pukul 09.00 WIB menunjukkan, 74 juta atau 99,1 persen dari 74,68 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Sisanya, 0,9 […]
WA only