Mindblown: a blog about philosophy.
-
Integrasi NIK dan NPWP Jadi Respons atas Perkembangan Digitalisasi
JAKARTA – Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga menjadi respons atas perkembangan digitalisasi ekonomi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (21/10/2022). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan digitalisasi ekonomi menghadirkan berbagai tantangan sekaligus kesempatan. Dalam konteks ini, penggunaan data […]
-
Pemkot Kendari menghapus denda pembayaran PBB
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengeluarkan kebijakan penghapusan pembayaran denda pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak hingga 30 November 2022. Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Kendari, Sultra, Kamis mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak, tanpa harus membayar denda atas keterlambatan dalam membayar PBB-nya. […]
-
NIK Jadi NPWP, DJP Perlu Antisipasi Lonjakan Biaya Administrasi
JAKARTA – Pengusaha berpandangan bahwa pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan meningkatkan administrative cost yang ditanggung oleh otoritas pajak. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan lonjakan biaya administrasi akan terjadi khususnya pada kantor pelayanan pajak (KPP) di Pulau Jawa. Alasannya, lebih dari 50% populasi Indonesia […]
-
Pengawasan Pajak Makin Galak
Pemerintah cukup optimis dengan pergerakan ekonomi tahun 2023 mendatang, meski dibayangi ancaman resesi global. Selain menargetkan pertumbuhan lebih tinggi, pendapatan negara juga ditarget tinggi. Akhir September lalu pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati target penerimaan perpajakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp 2.021,2 triliun. Ini kali pertama, target […]
-
Integrasi NIK NPWP Positif Buat Tax Ratio
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu) mulai menerapkan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini mulai diterapkan terbatas hingga 31 Desember 2023, dan diterapkan secara penuh pada Januari 2024 mendatang. Ditjen Pajak mencatat, hingga 18 Oktober 2022 sudah ada 22 juta NIK yang dilakukan validasi. Artinya, […]
Got any book recommendations?
WA only