NEWS
-
Update Lagi! E-Bupot 21/26 Versi 2.0 Dirilis di DJP Online
Ditjen Pajak (DJP) terus memperbarui (update) aplikasi e-bupot 21/26. Adapun versi terbaru aplikasi e-bupot 21/26 yang sudah tersedia di DJP Online merupakan versi 2.0. Pembaruan melalui versi 2.0 memuat beberapa hal, salah satunya adalah penambahan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit/Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). “Update versi 2.0. Penambahan penggunaan NPWP 16 […]
-
Insentif PPN DTP Dongkrak Penyaluran KPR
JAKARTA. Kredit kepemilikan rumah (KPR) tumbuh mekar di paruh pertama tahun ini. Hal itu tak lepas adanya insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian properti hingga Rp 5 miliar. Namun, insentif PPN DTP 100% hanya berlaku untuk pembelian rumah yang diserahterimakan dari November 2023 sampai 30 Juni 2024. Insentif masih berlaku untuk […]
-
Setoran Pajak Ekonomi Digital Hampir Rp 25 Triliun
JAKARTA. Satu lagi muncul tanda-tanda ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setoran pajak korporasi alias pajak penghasilan (PPh) badan menyusut signifikan. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan PPh badan periode Januari-Mei 2024 secara bruto turun 27,3% year-on-year (yoy). Di periode sama tahun lalu, PPh badan bruto masih tumbuh 9,5% yoy. Celakanya, secara neto, PPh badan Januari-Mei 2024 […]
-
Setoran Pajak Korporasi Terseret Harga Komoditas
JAKARTA. Satu lagi muncul tanda-tanda ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setoran pajak korporasi alias pajak penghasilan (PPh) badan menyusut signifikan. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan PPh badan periode Januari-Mei 2024 secara bruto turun 27,3% year-on-year (yoy). Di periode sama tahun lalu, PPh badan bruto masih tumbuh 9,5% yoy. Celakanya, secara neto, PPh badan Januari-Mei 2024 lebih […]
-
DJP: Perpres 63/2024 Dirilis untuk Terapkan Rencana BEPS Atas 13 P3B
Ditjen Pajak DJP) mengungkapkan Peraturan Presiden Perpres) 63/2024 diterbitkan untuk menambah persetujuan penghindaran pajak berganda P3B) yang tercakup dalam Multilateral Instrument MLI). Melalui perpres 63/2024, terdapat 13 P3B yang diusulkan untuk turut menjadi covered tax agreement CTA). Suryo mengatakan klausul rencana aksi base erosion and profit shifting BEPS) dimasukkan ke dalam 13 P3B tanpa perlu […]
WA only