NEWS

  • Gaji Cuma Numpang Lewat, Kelas Menengah RI Dihajar Utang, Inflasi, dan Pajak

    Gaji Cuma Numpang Lewat, Kelas Menengah RI Dihajar Utang, Inflasi, dan Pajak

    Kelompok kelas menengah di Indonesia terengah-engah menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Gaji yang mereka terima seketika habis hanya untuk membayar utang dan cicilan. Ekonom senior Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menjelaskan kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Mulai dari faktor kondisi ekonomi nasional, regulasi perpajakan, hingga gaya hidup masyarakat itu […]

  • Indodax Setorkan Pajak Rp 265,4 M sepanjang Januari-Agustus 2025

    Indodax Setorkan Pajak Rp 265,4 M sepanjang Januari-Agustus 2025

    perdagangan aset kripto Indodax mencatatkan kontribusi pajak selama Januari-Agustus 2025 mencapai Rp 265,4 miliar atau setara dengan sekitar 50,7 persen dari total penerimaan pajak kripto nasional pada periode yang sama. Vice President Indodax Antony Kusuma dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 5 Oktober 2025, menyatakan capaian tersebut membuktikan peran industri kripto dalam menopang fiskal negara. “Angka […]

  • Potensi Pajak Tak Optimal, Pengusaha Diminta Mutasi Masuk Kendaraannya

    Potensi Pajak Tak Optimal, Pengusaha Diminta Mutasi Masuk Kendaraannya

    Pemprov Riau mengimbau seluruh pengusaha segera melakukan mutasi kendaraan bermotor menjadi pelat nomor dengan kode BM, yang menandakan bahwa mobil dan motor berasal dari wilayah tersebut. Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan pemindahan data registrasi kendaraan ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Jika setoran pajak naik, maka pendapatan asli daerah (PAD) juga meningkat. […]

  • Kemenperin Soroti Ketimpangan Beban Pajak dan Finansial di Industri

    Kemenperin Soroti Ketimpangan Beban Pajak dan Finansial di Industri

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyoroti terdapat ketimpangan beban pajak dan finansial antara pelaku usaha digital asing dan domestik. Faisol mencontohkan pelaku usaha dalam negeri seperti UMKM yang berdagang di platform digital wajib menyetorkan PPN dan dikenakan PPh. Sementara pelaku usaha digital asing hanya menyetorkan PPN, tanpa dikenai kewajiban yang sama yaitu membayar PPh. “Di […]

  • Tak Semua Reklame Kena Pajak Penuh, Ini Aturan Baru dari Pemprov DKI Jakarta

    Tak Semua Reklame Kena Pajak Penuh, Ini Aturan Baru dari Pemprov DKI Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 870 Tahun 2025 tentang kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan Pajak Reklame. Aturan ini hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meringankan beban Wajib Pajak, khususnya pelaku usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan reklame. Melalui aturan baru ini, Wajib Pajak berhak mengajukan pengurangan pajak apabila reklame yang […]

WhatsApp WA only