NEWS
-
Pemerintah Dinilai Masih “Wait and See” Perpanjang Diskon PPN Rumah
Pemerintah dinilai masih wait and see meihat laporan serapan penjualan rumah berkat adanya Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/6/2024). “Kami menangkapnya pemerintah ini masih wait and see melihat laporan yang ada,” kata Joko. Menurut Joko, berkat antusias masyarakat terhadap […]
-
Mulai 1 Juli, Diskon PPN Rumah Dipangkas 50 Persen
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dipangkas 50 persen per 1 Juli 2024. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Program PPN DTP ini diberlakukan mulai November 2023 sampai […]
-
Ekonom rekomendasikan relaksasi PPN guna pacu kontribusi manufaktur
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira merekomendasikan pemerintah menerapkan relaksasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini 11 persen dan 12 persen di 2025, menjadi 7-8 persen guna lebih memacu kontribusi sektor manufaktur terhadap devisa negara. “Perlu dukungan dari pemerintah untuk jaga demand side lewat relaksasi tarif PPN,” kata […]
-
Hitung-hitungan Pajak Bangun Rumah Sendiri, Kena Berapa Ya?
Ada berbagai cara untuk memiliki rumah, salah satunya adalah dengan membangunnya. Akan tetapi, ternyata membangun rumah sendiri bisa kena pajak lho! Hal itu tertuang dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri. Peraturan tersebut sudah berlaku sejak 1 April 2022. Dalam Pasal 3 Ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022, besaran pajak […]
-
Relaksasi PPN dan Pembatasan Impor Dinilai Bisa Pacu Sektor Manufaktur
Sejumlah ekonom meminta pemerintah untuk merelaksasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) serta membatasi barang impor dari luar demi meningkatkan industri manufaktur dalam negeri. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah agar merelaksasi tarif PPN yang saat ini 11% dan 12% di 2025, menjadi 7%-8% guna lebih memacu kontribusi sektor […]
WA only