NEWS
-
Pemerintah Disarankan Melakukan Relaksasi Tarif PPN
Pemerintah disarankan untuk melakukan relaksasi terhadap penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini 11 persen dan 12 persen di 2025, menjadi 7-8 persen. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan relaksasi itu memacu kontribusi sektor manufaktur terhadap devisa negara. “Perlu dukungan dari pemerintah untuk jaga demand side lewat relaksasi tarif PPN,” […]
-
Jokowi Kumpulkan Menkes hingga Sri Mulyani Bahas Pajak Industri Kesehatan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 2 Juli 2024. Mereka akan membahas soal relaksasi pajak industri kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, berdatangan di pintu Istana Negara pada Selasa pagi, sekitar pukul 09.15 WIB. […]
-
Ringankan Ekonomi, Pemkab Beri Pemutihan PBB Hingga September 2024
Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah memberikan insentif pembebasan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan insentif itu diberikan untuk meringankan ekonomi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. Insentif tersebut mulai berlaku pada hari ini. “Pemkab memberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 mulai 1 Juli hingga […]
-
Bukti Potong di e-Bupot 21/26, Pemotong PPh Tidak Repot Kirim Manual
Aplikasi e-bupot 21/26 versi 2.0 sudah mengakomodasi pendistribusian bukti potong secara otomatis kepada pihak yang dipotong. Ditjen Pajak (DJP) menambahkan fitur baru yang dapat mendistribusikan secara otomatis setiap bukti potong PPh Pasal 21 yang dibuat oleh pemotong ke akun DJP Online pihak yang dipotong. Fitur ini memberikan kemudahan baik bagi pemotong maupun pihak yang dipotong. […]
-
Catat! Ada 7 Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK Mulai 1 Juli
Ditjen Pajak (DJP) melalui PER-6/PJ/2024 mengatur terdapat 7 jenis layanan administrasi yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU). Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PER-6/PJ/2024, ketujuh layanan administrasi dimaksud antara lain e-registration, akun profil wajib pajak pada DJP Online, konfirmasi status wajib pajak (KSWP), […]
WA only