Per 1 Juli 2024, Wajib Pajak (WP) sudah harus memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila tidak dipadankan, bisa berakibat terkendalanya akses layanan perpajakan dan layanan lainnya yang mensyaratkan NPWP, termasuk perbankan. Salah satu layanan perbankan yang menggunakan NPWP adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Lantas, apakah jika NIK dan NPWP […]

Kring Pajak menyatakan wajib pajak dapat memakai surat keterangan bebas (SKB) atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak dengan lebih dari satu pemotong dan/atau pemungut pajak. Merujuk Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-11/PJ/2011, wajib pajak yang melakukan transaksi dengan lebih dari satu pemotong dan/atau pemungut pajak dapat menggunakan fotokopi SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan […]

Prosedur pemberian sertifikat elektronik (sertel) hanya bisa dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak kepada kantor pajak. Sertel tidak akan terbit secara jabatan oleh KPP atau KP2KP.  Karenanya, ketika masa berlaku sertifikat elektronik habis maka wajib pajak perlu melakukan permintaan sertel baru secara langsung ke KPP/KP2KP terdaftar.  “Jadi, KPP/KP2KP tidak akan menerbitkan sertifikat elektronik tanpa ada permohonan […]

Dengan terbitnya PER-6/PJ/2024, apakah kantor cabang masih melaporkan SPT Masa? Hal tersebut menjadi salah satu pertanyaan yang turut disampaikan kepada contact center Ditjen Pajak (DJP) melalui media sosial X. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) peraturan turunan dari PMK 112/2022 s.t.d.d PMK 136/2023 tersebut, terhitung sejak 1 Juli 2024, wajib pajak menggunakan NIK sebagai NPWP, […]