NEWS
-
Komisi XI Ungkap Alasan Prabowo Tetap Naikkan Tarif PPN 12%
JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto mengungkapkan ada sejumlah faktor alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang, meski menuai protes dari seluruh kalangan masyarakat. Pertama, Wihadi menjelaskan, kenaikkan tarif PPN ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) […]
-
PPN 12% Dikenakan Buat Barang Mewah & Impor, Dompet Warga RI Aman?
Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bertarif 12% mulai Januari 2025 khusus barang mewah maupun barang mewah yang berasal dari impor tidak akan banyak mempengaruhi daya beli masyarakat. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, bila yang dikenakan PPN 12% secara selektif untuk dua jenis barang dan jasa itu, tentu tidak akan memberikan tekanan […]
-
Manfaatkan Insentif Pajak Kendaraan dari Pemprov Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif pajak daerah jelang akhir 2024. Kabar ini tentu menggembirakan warga Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan tanpa ribet. Banjir insentif pajak ini tentu sayang untuk dilewatkan. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, insentif pajak kendaraan, dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat […]
-
Wali Kota Banjarbaru berikan penghargaan kepada wajib pajak dan SKPD
Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang memenuhi kewajiban dan penghargaan kepada satuan kerja perangkat daerah. Penyerahan piagam penghargaan dilakukan wali kota kepada wajib pajak badan usaha dan satuan kerja perangkat daerah yang telah berhasil memenuhi target retribusi di acara “Sahabat Pajak” di Banjarbaru, Senin. “Piagam penghargaan […]
-
UMP Naik 6,5%, Pengusaha Tekstil Minta Diskon Pajak atau PPN Final 15%
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) meminta pemerintah agar mempersiapkan kebijakan khusus untuk industri padat karya di tengah kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang merupakan industri padat karya membutuhkan keringanan perpajakan. “Baiknya ada skema PPN khusus bagi industri padat karya […]
WA only