Pemerintah mewajibkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat pada akhir Juni 2024. Pemadanan NIK dan NPWP juga merupakan upaya untuk membentuk big data basis pajak. Dengan digunakannya NIK sebagai NPWP maka tercipta sebuah proses pembentukan data perpajakan yang otomatis dan berkesinambungan. Demikianlah tertera pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) […]

Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% terbukti bermanfaat untuk mereka yang ingin membeli rumah pertama. Para pengembang perumahan juga terdampak positif kebijakan ini. General Manager PT Tajur Surya Abadi Hendra Gunawan mengatakan, pemberian insentif seperti ini diharapkan mampu menggerakkan kembali sektor properti di Tanah Air, setelah sebelumnya sempat mati suri akibat pandemi. […]

Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk menurunkan threshold atau ambang batas omzet pengusaha kena pajak (PKP). Hal ini untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak. Meski begitu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, sepertinya kebijakan tersebut masih perlu ditunda alias tidak tepat diterapkan tahun ini. Alasannya, karena kondisi perekonomian saat ini masih diliputi ketidakpastian […]

Saat ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah mulai aktif terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Diketahui sebelumnya pemerintah telah menegaskan terkait kebijakan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga mewajibkan setiap wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai informasi NPWP […]