NEWS
-
Lakukan Ini Jika NIK Tidak Aktif Saat Dipadankan dengan NPWP, Paling Lambat 30 Juni 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga Minggu (30/6/2024). Dilansir dari Kompas.com, Sabtu (15/6/2024), DJP meminta wajib pajak memadankan NPWP dengan NIK karena pemerintah ingin menerapkan sistem Single Identity Number (SIN). Dengan kebijakan pemadanan NIK dan NPWP, diharapkan nomor […]
-
Istri Pisah NPWP dengan Suami, Profil Keluarga DJP Online Diisi Apa?
Dalam pemutakhiran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak bisa memperbarui data Profil di DJP Online. Melalui tab Anggota Keluarga, wajib bisa menambahkan susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak. Misalnya, bagi seorang suami yang menjalankan kewajiban pajaknya digabung bersama istri, kolom Anggota Keluarga cukup diisi dengan data istri serta anak-anaknya. Lantas […]
-
Penerimaan Seret, APBN Mei Defisit Rp21,8 T
Penerimaan negara yang seret dan lebih rendah dari belanja membuat kinerja APBN hingga Mei 2024 defisit sebesar Rp21,8 triliun atau 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit per akhir Mei ini terjadi lantaran penerimaan negara hanya Rp1.123,5 triliun. Sedangkan belanja Rp1.145,3 triliun. “Kita lihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami […]
-
Bagaimana Cara Pemadanan NIK ke NPWP? Berikut Penjelasannya!
Pemadanan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien dengan nomor identitas tunggal. Batas waktu pemadanan NIK ke NPWP akan berakhir pada 30 Juni 2024. Apabila pada 1 Juli 2024 Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi. Merujuk dari laman resmi Direktorat Jenderal […]
-
Pendapatan Seret, APBN Defisit Rp 21,8 Triliun Per Mei 2024
Pendapatan negara seret, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 defisit Rp 21,8 triliun atau 0,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran di bulan Mei tersebut lantaran pendapatan negara turun. Sementara, belanja negara meningkat. Pendapatan negara per Mei 2024 tercatat mencapai Rp 1.123,5 triliun setara 40,1% […]
WA only