NEWS

  • World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP demi Penerimaan

    World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP demi Penerimaan

    World Bank kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP). Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/6/2024). Berdasarkan catatan World Bank, ambang batas (threshold)PKP senilai Rp4,8 miliar yang berlaku di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata threshold PKP di negara-negara tetangga dan negara-negara anggota OECD. […]

  • Perluas Basis Pajak pada 2025, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Soal Ini

    Perluas Basis Pajak pada 2025, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Soal Ini

    Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng meminta pemerintah untuk terus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak pada 2025. Melchias mengatakan pemerintah perlu memacu penerimaan pajak agar program baru yang diusung pemerintah Prabowo-Gibran dapat direalisasikan. Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah agar upaya meningkatkan penerimaan tetap memperhatikan prinsip keadilan. “Pengenaan pajak yang berlebihan […]

  • Realisasi penerimaan kepabeanan cukai Lampung 13,60 persen

    Realisasi penerimaan kepabeanan cukai Lampung 13,60 persen

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin mengatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di daerah itu hingga triwulan I 2024 telah mencapai 13,60 persen. “Penerimaan kepabeanan dan cukai ini realisasinya sudah 13,60 persen atau Rp180,05 miliar,” ujar Dody saat memaparkan kajian fiskal regional di Bandarlampung, Selasa. Ia mengatakan target yang ditentukan dari […]

  • Rasio C-efficiency Rendah, Potensi Penerimaan Pajak Dinilai Kurang Optimal

    Rasio C-efficiency Rendah, Potensi Penerimaan Pajak Dinilai Kurang Optimal

    Bank Dunia menilai rasio efisiensi atau C-efficiency pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia masih rendah, yakni sebesar 0,53 atau 0,17 poin, di bawah rata-rata negara kawasan. Hal ini membuat penerimaan pajak menjadi kurang optimal. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Supraman, menilai C-efficiency PPN Indonesia sangat kecill. Artinya, potensi yang dapat dioptimalkan oleh otoritas […]

  • Seminggu Lagi Implementasi NPWP 16 Digit, e-Faktur Belum Ada Update

    Seminggu Lagi Implementasi NPWP 16 Digit, e-Faktur Belum Ada Update

    Ditjen Pajak (DJP) belum memberikan update versi terbaru untuk aplikasi e-faktur terkait dengan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit. Aplikasi e-faktur masih mengakomodasi NPWP versi lama, yakni NPWP 15 digit, untuk pembuatan faktur pajak hingga 30 Juni 2024. Perlu diketahui, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP orang pribadi dan NPWP 16 digit secara […]

WhatsApp WA only