NEWS
-
Menarik! Daerah Ini Mengandalkan Penerimaan Pajak dari Jasa Katering
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau mengandalkan jasa katering makanan untuk meraup penerimaan pajak daerah. Sektor industri di daerah ini memang cukup terbatas. Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan ada 2 perusahaan di Kepulauan Anambas yang menjadi kontributor pajak terbesar dari katering makanan. Kedua perusahaan itu adalah Medco Energi Internasional dan Pulau Bawah Resort. “Masing-masing […]
-
Harga Komoditas Bikin Penerimaan Pajak Susut
JAKARTA. Pemerintah harus bekerja keras untuk mengejar target penerimaan pajak yang dipatok pada tahun 2024. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak selama lima bulan pertama tahun ini mengalami tren penurunan. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak selama Januari hingga Mei 2024 mencapai Rp 760,4 triliun. Pencapaian tersebut menyusut 8,4% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu […]
-
Coretax DJP: Daftar Portal Wajib Pajak, Ada Opsi NIK Belum Jadi NPWP
Wajib pajak harus tetap mendaftar ketika taxpayer portal resmi diluncurkan nantinya. Seperti diketahui, portal wajib pajak atau taxpayer portal akan disediakan oleh Ditjen Pajak (DJP) ketika coretax administration system (CTAS) diimplementasikan. Taxpayer portal berbeda dengan DJP Online yang waktu aktivasi awal menggunakan electronic filing identification number (EFIN). “Jadi … taxpayer portal ini tentunya berbeda dengan […]
-
Cara Memadankan NIK-NPWP via Online
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku mulai 1 Juli 2024. Bagaimana cara memadankan NIK dengan NPWP via online? Pemadanan NIK dengan NPWP berakhir pada 30 Juni 2024. Penggantian itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan […]
-
DJP: 681.000 Wajib Pajak Belum Validasi NIK-NPWP, Deadline 30 Juni
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sebanyak 681.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan atau divalidasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa sebanyak 73,76 juta NIK telah dipadankan dengan NPWP hingga Senin (24/6/2024). “Dari total 74,45 juta wajib pajak orang pribadi […]
WA only