NEWS
-
SPT Masa PPN Lebih Bayar, Bisakah Direstitusi? Begini Aturannya
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak mengingatkan bahwa SPT Masa PPN yang berstatus lebih bayar selain masa pajak terakhir umumnya tidak dapat direstitusi dan hanya punya opsi dikompensasikan. Secara umum, Kring Pajak menyatakan pilihan yang aktif ketika status SPT Masa PPN-nya lebih bayar hanya dikompensasikan. Namun, kondisi ini berbeda jika terdapat transaksi Pasal 9 […]
-
Tak Sekadar Cukai, Pajak Rokok Kini Jadi Sumber Dana Kesehatan Publik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan peran strategis pajak rokok bukan hanya sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi kesehatan publik. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Tarif pajak rokok ditetapkan […]
-
Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I memberi klarifikasi terkait pemberitaan seorang penjahit di Pekalongan ditagih pajak hingga Rp2,8 miliar. Pihak Ditjen Pajak menyatakan bahwa petugas hanya melakukan klarifikasi data, bukan penagihan pajak. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Nurbaeti Munawaroh menjelaskan bahwa kasus bermula dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan […]
-
Negara Afrika Minta Pajak Ekstraktif Diakomodasi di UN Tax Convention
Negara-negara Afrika menyerukan agar kebijakan pemajakan atas industri ekstraktif dipertimbangkan untuk masuk sebagai komitmen tambahan dalam UN Tax Convention. Anggota Kelompok Afrika di PBB yang menyeruakan pemajakan atas ekstraksi sumber daya alam (SDA) antara lain Kamerun, Kenya, dan Tanzania. “[Kami] mendorong komitmen perpajakan SDA pada dasarnya juga mencakup bagian yang adil dari pendapatan sumber daya […]
-
Belanja Daerah Jadi Sasaran Efisiensi: Otonomi, Pajak dan Pembangunan Dipertaruhkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyasar efisiensi sejumlah pos anggaran transfer ke daerah atau TKD, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/2025. Pemasukan pajak hingga pembangunan daerah pun dinilai terancam. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menilai langkah pemerintah pusat mencadangkan TKD hasil efisiensi dan tidak menyalurkannya ke daerah—sebagaimana diatur dalam […]
WA only