NEWS
-
Empat Strategi Prabowo Menggenjot Penerimaan
Pemerintahan Prabowo Subianto mempertimbngkan penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Sedianyam tarif PPN 12% berlaku mulai 1 Januari 2025, sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Anggawira, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran mengatakan, sejumlah hal menjadi pertimbangan atas kebijakan tersebut. Terutama daya belu masyarakat yang menurun dan kondisi bisnis yang […]
-
Butuh Waktu Mengejar Pengemplang Pajak Sawit
Pemerintahan Prabowo Subianto melihat adanya potensi penerimaan yang belum masuk ke kantong negara. Nilainya tak sedikit, yakni mencapai Rp 300 triliun. Potensi penerimaan inilah yang akan dikejar pemerintahan baru untuk menambal penerimaan yang akan hilang karena wacana pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22% menjadi 20% serta rencana penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai […]
-
Pemerintahan Prabowo Genjot Rasio Pajak dengan Turunkan Pph, Bagaimana Caranya?
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai target ambisius dalam meningkatkan tax ratio atau rasio pajak, yakni dari 12 persen saat ini menjadi 23 persen. Namun dengan cara yang tidak biasa, yaitu menurunkan besaran pajak penghasilan (PPh). Rasio pajak adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. Produk Domestik Bruto adalah […]
-
Restitusi Dipercepat Era Coretax Dapat Diteliti Otomatis oleh Sistem
Proses penyelesaian restitusi melalui coretax administration system bakal dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat risiko kepatuhan wajib pajak. Dalam modul pembayaran DJP disebutkan bahwa kehadiran coretax membuat permohonan restitusi dipercepat dapat diteliti langsung secara otomatis oleh sistem berdasarkan data yang tersedia pada SPT dan data yang ada di sistem DJP. “Penelitian akan dilakukan sesuai ketentuan. Validasi dilakukan […]
-
Tarif Pajak Dipangkas, Kemenkeu Harap Masyarakat Mau Investasi di SBN
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan berharap minat masyarakat berinvestasi pada Surat Berharga Negara (SBN) makin meningkat seiring dengan penurunan tarif PPh atas bunga obligasi. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan mengatakan tarif PPh atas bunga obligasi telah diturunkan menjadi hanya 10%. Oleh karena itu, SBN dapat menjadi pilihan instrumen investasi yang […]
WA only