NEWS
-
Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Pinjol, Kripto Cs Rp24,99 Triliun per Mei 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai Rp24,99 triliun hingga 31 Mei 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh 157 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp20,15 triliun. “Jumlah tersebut berasal dari […]
-
Sepekan Jelang Agenda Besar di Kantor Pajak, NIK jadi NPWP Hingga CTAS
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 1 Juli 2024. Kebijakan NIK menjadi NPWP dan CATS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak […]
-
Kemenkeu Kumpulkan Rp 24,99 T dari Pajak Kripto-Fintech, Ini Rinciannya
Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital Rp 24,99 triliun hingga 31 Mei 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech (P2P lending) dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP). […]
-
Sektor Ekonomi Digital Setor Pajak Rp 24,99 Triliun hingga Mei 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 24,99 triliun hingga 30 Mei 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,15 triliun, pajak kripto sebesar Rp 746,16 miliar, dan pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,11 triliun. […]
-
WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan
antor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tolitoli melakukan kunjungan kerja ke alamat perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pada 23 Mei 2024 guna memberikan edukasi terkait dengan tunggakan pajak. Dalam kunjungan tersebut, KPP Pratama Tolitoli menugaskan 2 penyuluh pajak antara lain Syarief dan Triseptania. Adapun perusahaan berinisial CV UP merupakan salah satu dari beberapa wajib pajak […]
WA only