NEWS
-
Sri Mulyani Lagi-Lagi Bungkam soal Rencana Kenaikan PPN ke 12%
Dirinya hanya diam berjalan menuju mobilnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan dan Insentif Fiskal untuk mendorong Perekonomian dan Menarik Investasi di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (3/12/2024) sore. Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan media massa soal kepastian implementasi PPN 12% dan tetap diam, meskipun awak media mengajukan pertanyaan berkali-kali sambil berdesak-desakan dan […]
-
Penuhi Amanat UU HKPD,Pemkab Lembata Atur Ulang Tarif Pajak Daerah
Pemkab Lembata, Nusa Tenggara Timur memperbarui ketentuan pajak daerahnya. Pembaruan tersebut dilakukan melalui Perda Kabupaten Lembata 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti halnya pemerintah daerah lain, Pemkab Lembata memperbarui ketentuan pajak daerahnya untuk melaksanakan amanat UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU HKPD “Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU […]
-
Login DJP Online Lebih ‘Panjang’ ,Kini WP Harus Verifikasi Dobel
Proses verifikasi saat masuk ke DJP Online kini lebih panjang. Ditjen Pajak DJP memberlakukan fitur Multi-Factor Authentication MFA pada proses login DJP Online per 1 Desember 2024. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Rabu 4/12/2024. Implementasi MFA ini tercantum pada Nota Dinas No. ND1576/PJ.12/2024. Dalam nota dinas itu, DJP […]
-
Dihujani Pertanyaan soal PPN, Sri Mulyani Enggan Komentar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar saat dihujani pertanyaan perihal ketetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun depan. Dia juga menolak berkomentar meski kebijakan itu berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Alih-alih memberikan keterangan dan kejelasan mengenai posisi pemerintah terhadap PPN, Bendahara Negara itu terus bergegas menuju mobilnya saat dijumpai pewarta di Kantor […]
-
Rakyat Siap-Siap Kecewa, Kenaikan PPN 12% Sulit Ditunda!
Berbagai indikator ekonomi dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 ternyata telah memasukkan perhitungan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Pertimbangan itu didasari atas ketetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengamantlan tarif PPN mulai naik maksimal pada Januari 2025 menjadi 12% dari sebelumnya pada 2022 […]
WA only