NEWS

  • Bank Dunia dorong efisiensi penerimaan pajak dan kualitas belanja

    Bank Dunia dorong efisiensi penerimaan pajak dan kualitas belanja

    Bank Dunia (World Bank) merekomendasikan efisiensi penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan efisiensi kualitas belanja negara. “Reformasi untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama,” kata ekonom senior di Bank Dunia Wael Mansour terkait Laporan Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024 kepada media di Jakarta, Senin. Penerapan Undang-undang (UU) Harmonisasi Perpajakan akan […]

  • Penerimaan Pajak Kontraksi 8,4 Persen Hingga Mei 2024

    Penerimaan Pajak Kontraksi 8,4 Persen Hingga Mei 2024

    JAKARTA, Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak senilai Rp760,4 triliun hingga Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak ini mengalami kontraksi 8,4% (year on year/yoy). Capaian tersebut setara 38,2% dari target senilai Rp1.989 triliun. “Ini terutama perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas atau perusahaan-perusahaan mining di Indonesia maupun CPO, mereka mengalami koreksi dari sisi kinerja […]

  • Setoran Pajak Ekonomi Digital Hampir Rp 25 Triliun

    Setoran Pajak Ekonomi Digital Hampir Rp 25 Triliun

    Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengantongi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 24,99 triliun hingga 31 Mei 2024. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mendominasi setoran pajak dari sektor usaha ini. Dari sisi PMSE, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti […]

  • Soal Defisit Fiskal & Utang, RI Lebih Baik dari China & AS

    Soal Defisit Fiskal & Utang, RI Lebih Baik dari China & AS

    Pemerintah menegaskan arah kebijakan defisit fiskal Indonesia pada jangka menengah ditetapkan sebesar 2,29-2,82% terhadap PDB. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal ini ditetapkan untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan dari segi makro, yakni rasio pajak, keseimbangan primer kembali surplus dan rasio utang di bawah 40% dari PDB. Terbukti, pada 3 tahun terakhir, […]

  • Batas Akhir Pemadanan NIK dan NPWP 30 Juni, Ini Cara dan Manfaatnya

    Batas Akhir Pemadanan NIK dan NPWP 30 Juni, Ini Cara dan Manfaatnya

    Program pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan segera usai. Batas akhir telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, yakni 30 Juni 2024. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo berkata pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai nomor untuk bertransaksi dengan DJP dalam core tax […]

WhatsApp WA only