NEWS
-
Nasib Pajak Mobil Hybrid Masih Belum Ditentukan
Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) masih belum dapat memastikan nasib pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada mobil hybrid atau hibrida. Pasalnya, instrumen perpajakan ini berpotensi disesuaikan setelah adanya realisasi investasi senilai Rp 142 triliun dari konsorsium Hyundai dan LG Energy, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74/2021. Dalam beleidnya, dinyatakan bahwa PPnBM mobil hybrid […]
-
NIK-NPWP 16 Digit Dipakai Bertahap, DJP Prioritaskan Layanan Tertentu?
Ditjen Pajak (DJP) menambahkan secara bertahap layanan pajak yang bisa diakses menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU). Merujuk pada Pengumuman Nomor PENG-18/PJ.09/2024, sejauh ini terdapat 21 layanan pajak yang dapat diakses oleh wajib pajak dengan menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU. Staf Ahli Menteri […]
-
Pemprov Minta Pemkab/Pemkot Ikut Dorong Kepatuhan WP Pajak Kendaraan
Pemprov Lampung meminta kabupaten/kota untuk turut serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Pj. Gubernur Lampung Samsudin mengatakan penerimaan PKB dan BBNKB di Lampung masih bisa ditingkatkan mengingat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kedua jenis pajak tersebut baru 50% dalam tahun berjalan ini. […]
-
Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Aturan Baru NJOP, Mantap!
Banyak warga DKI Jakarta yang memiliki bangunan, baik yang ditinggali sebagai hunian atau berupa lahan kosong. Namun tidak sedikit di antara mereka yang belum mengetahui bagaimana menghitung besaran pajak lahan dan bangunan yang dimilikinya. Bila Anda adalah satu di antara mereka, simak baik-baik artikel ini. Anda tentunya sering mendengar NJOP, yang merupakan kependekan dari Nilai […]
-
Ringankan Beban Pajak, Bayar Pokok PBB-P2 Kini Bisa Dicicil! Batas Akhir 31 Juli 2024
Kabar gembira bagi warga DKI, sebab kini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta dapat dibayarkan secara angsuran. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan melalui laman pajakonline.jakarta.go.id paling lambat 31 Juli 2024. Kebijakan ini telah diatur sesuai dengan ketentuan terbaru terdapat pada bab IV pasal 14 dan 15 Peraturan Gubernur Daerah Khusus […]
WA only