NEWS
-
Pemda Didorong Pangkas Biaya Administrasi dan Kepatuhan Pajak Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemda terus menurunkan biaya administrasi dan biaya kepatuhan pajak daerah dan retribusi daerah. Sri Mulyani mengatakan penurunan biaya administrasi dan biaya kepatuhan pajakdaerah dan retribusi daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhansukarela masyarakat. Terlebih, regulasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerahtelah direformasi melalui pengesahan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara […]
-
Apa Saja Syarat Pengusaha Pabrik Peroleh Penundaan Pembayaran Cukai?
Pengusaha pabrik atau importir yang memesan pita cukai bisa mendapatkan penundaan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga. Jangka waktu penundaan pembayaran cukai diberikan selama 2 bulan terhitung sejak pemesanan pita cukai bagi pengusaha pabrik, serta 1 bulan bagi importir. Sesuai dengan PMK 74/2022, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi pengusaha pabrik atau importir untuk memperoleh […]
-
Beli Rumah Sampai Rp 2 M Kena Pajak Lagi, Begini Aturannya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan peraturan baru mengenai insentif fiskal daerah pada tahun 2024 ini. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2024 itu berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Kebijakan ini menyebutkan bahwa warga Jakarta yang punya lebih dari satu rumah dengan […]
-
RI Masuk Daftar Negara yang Penuhi Syarat Penerapan Pilar 1 Amount B Pajak Global
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) telah merilis daftar negara-negara yang telah memenuhi syarat untuk mengimplementasikan Pilar 1 Amount B Perpajakan Internasional. Berdasarkan laporan yang diliris OCED pada 17 Juni 2024, Indonesia masuk dalam daftar negara yang memenuhi syarat khususnya dalam pengertian bagian 5.2 soal praktik pemeriksaan silang antar yurisdiksi. Indonesia terdaftar bersama negara […]
-
Dilema Penerapan Pajak Minimum Global 15%, Ada Fenomena Perang Pajak Mengintai
Lembaga Penelitian The Prakarsa mewanti-wanti dampak penerapan pajak perusahaan minimum 15% di bawah Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang bisa lebih menguntungkan negara-negara maju. Hal ini lantaran, perubahan kebijakan global di bidang perpajakan ini, terutama yang diinisiasi oleh OECD cenderung dirumuskan di kalangan negara maju, baru kemudian diumumkan ke negara-negara berkembang anggota OECD. Dalam laporan […]
WA only