NEWS
-
Dirjen Pajak Imbau WP Segera Aktivasi Coretax, Ini Alasannya
Wajib pajak perlu segera mengaktivasi akun coretax secara mandiri serta membuat kode otorisasi atau sertifikat digital. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kegiatan administrasi pelaporan SPT Tahunan pada tahun depan akan menggunakan coretax system. Menurutnya, aktivasi akun dan pembuatan sertifikat digital bakal sangat dibutuhkan saat menyampaikan SPT Tahunan 2025. “Kami menyarankan untuk segera aktivasi coretax. Selain […]
-
Kemenkeu Tegaskan Skema DBH PPh Pasal 21 di Tiap Daerah Sudah Adil
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak berencana mengubah skema dana bagi hasil (DBH) PPh Pasal 21 menjadi berdasarkan domisili pekerja. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai skema yang saat ini berlaku, distribusi DBH PPh Pasal 21 ke daerah pemberi kerja, sudah adil dalam mengakomodasi kebutuhan pemerintahan. “Kami harapkan tentunya [DBH] PPh 21 itu semakin […]
-
Menkeu Purbaya Bentuk Pokja Awasi Belanja 26 K/L
Kementerian Keuangan (Kemkeu) membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengawasi kinerja penyerapan belanja di kementerian dan lembaga (KL). Pasalnya, anggaran belanja KL dari tahun ke tahun mengalami persoalan klasik, yakni penyerapan yang sangat lambat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pokja tersebut akan memantau kinerja belanja KL yang tidak optimal. Ia mengungkap terdapat 26 KL yang […]
-
Tak Akan Naikkan Batas Gaji Bebas Pajak, Ini Alasan Purbaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan batas besaran gaji tak kena Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21. Seperti diketahui, hanya pegawai industri di sektor padat karya dan pariwisata dengan gaji di bawah Rp 10 juta yang mendapatkan insentif PPh DTP hingga 2026. Purbaya menilai, batasan gaji yang menerima insentif […]
-
Amankan Setoran, DJP Gencar Awasi Kegiatan Usaha dan Tagih Utang Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menggencarkan pengawasan di berbagai sektor usaha, terutama terhadap wajib pajak di sektor kehutanan guna mengamankan penerimaan negara sekaligus menertibkan wajib pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP secara aktif mengawasi kegiatan usaha bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung. “Dalam konteks Satgas PKH, memang […]
WA only