NEWS
-
Omzet WP Orang Pribadi UMKM di Bawah Rp500 Juta,Wajib Daftar NPWP?
Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan kewajiban untuk mendaftarkan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Penjelasan dari otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari salah seorang warganet. Melalui media sosial, warganet tersebut bertanya terkait dengan kewajiban untuk memiliki NPWP bagi orang pribadi UMKM yang memiliki omzet […]
-
Jangan Sampai Salah Hitung, Yuk Kenali NJOPTKP dan Besarannya di PBB-P2
Wajib Pajak yang memiliki properti pasti sudah tidak asing dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Bahkan sebagian besar telah menunaikannya. Namun, tahukah Anda jika dalam PBB-P2 terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami agar tidak salah dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Salah satunya adalah Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). […]
-
Negara Kantongi Pajak Digital Rp 25,8 T, Sumber dari Kripto hingga Pinjol
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024. Angka tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), kripto, hingga penerimaan dari perusahaan pinjaman online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan pemungutan PPN PMSE sebesar […]
-
Muncul Error ETAX-10001 di e-Faktur 4.0, Ini Penyebab dan Solusinya
Pengusaha kena pajak (PKP) sudah bisa meng-update dan menggunakan aplikasi e-faktur versi 4.0. Namun, sejumlah kendala dilaporkan wajib pajak ketika menjajal e-faktur versi baru ini. Salah satunya, muncul pop-up kode error ETAX-10001. Mengapa error ETAX-10001 tersebut muncul? Kring Pajak menjelaskan error ETAX-10001 bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. “[Pertama], karena file ETaxInvoice yang ada di folder […]
-
Sri Mulyani Kaji Insentif Perpajakan untuk Family Office
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah saat ini memiliki sederet insentif perpajakan yang dapat diterapkan pada family office di Indonesia. Sebut saja, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang diterapkan pada daerah-daerah penyerap investasi, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). “Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi […]
WA only