NEWS
-
Pemerintah Raup Pajak Digital Rp 25 Triliun
Pemerintah terus mengeduk potensi pajak digital. Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan telah menghimpun penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 tiriliun, per 30 Juni 2024. Angka ini berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdanganan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) […]
-
E-Faktur Desktop 4.0: DJP Sebut Ada Watermark pada Hasil Cetakan SPT
Salah satu hal baru yang ada dalam aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 adalah penambahan watermark. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan ada penambahan watermark pada Surat Pemberitahuan (SPT) Induk dan Lampiran yang dicetak melalui aplikasi e-faktur 4.0. Simak ‘Sudah Bisa Download Installer e-Faktur 4.0, Dipakai Setelah Downtime’. “Watermark ‘Preview Efaktur Desktop Bukan SPT’ pada hasil cetakan SPT […]
-
DJP Catat Ada 4 Isu Pelaporan Informasi Keuangan WP oleh Perbankan
Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat 4 isu mengenai kepatuhan lembaga keuangan dalam melaporkan informasi keuangan kepada pihak otoritas pajak. Keempat isu utama dimaksud antara lain soal pelaporan undocumented account (UA) ke yurisdiksi mitra, ketidaklengkapan atau ketidakbenaran informasi yang dilaporkan, kesalahan mata uang, dan indikasi adanya informasi keuangan yang tidak atau kurang dilaporkan. “Informasi yang dikategorikan […]
-
Nasib Pajak Mobil Hybrid Masih Belum Ditentukan
Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) masih belum dapat memastikan nasib pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada mobil hybrid atau hibrida. Pasalnya, instrumen perpajakan ini berpotensi disesuaikan setelah adanya realisasi investasi senilai Rp 142 triliun dari konsorsium Hyundai dan LG Energy, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74/2021. Dalam beleidnya, dinyatakan bahwa PPnBM mobil hybrid […]
-
NIK-NPWP 16 Digit Dipakai Bertahap, DJP Prioritaskan Layanan Tertentu?
Ditjen Pajak (DJP) menambahkan secara bertahap layanan pajak yang bisa diakses menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU). Merujuk pada Pengumuman Nomor PENG-18/PJ.09/2024, sejauh ini terdapat 21 layanan pajak yang dapat diakses oleh wajib pajak dengan menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU. Staf Ahli Menteri […]