NEWS
-
Bagaimana Cara Kegiatan Usaha Didata sebagai UMKM Berdasarkan Pajak?
Wajib pajak yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) punya privilege untuk membayar pajak dengan tarif PPh final 0,5%. Syaratnya, wajib pajak tersebut memperoleh omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Agar ‘didata’ sebagai pelaku UMKM dan berhak atas PPh final 0,5%, wajib pajak harus memiliki surat keterangan dari kantor pajak. […]
-
NIK-NPWP Belum Padan, Awas Layanan Perbankan Anda Terganggu!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Telah ditetapkan, deadline pemadanan NIK dan NPWP pada 31 Juni 2024. Adapun, pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 […]
-
Asyik, Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif PBB hingga 10% ke Wajib Pajak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberikan insentif berupa keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembebasan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal di tahun 2024 ini. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran […]
-
Pemerintah Sudah Raup Investasi Rp 370 Triliun dari Hasil Menebar Insentif Pajak
Pemerintah terus menawarkan insentif pajak kepada investor guna memacu investasi di Indonesia. Salah satunya adalah diskon pajak penghasilan (PPh) Badan melalui insentif pajak tax holiday dan tax allowance. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa insentif tersebut berhasil menghasilkan investasi dengan nilai jumbo. Misalnya pada periode 2018 hingga 2022, […]
-
Sri Mulyani Tolak Susun Rasio Pajak 23% seperti Target Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak menyusun analisa kebijakan dan peta jalan (road map) untuk mencapai rasio pajak 12%-23% dari produk Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025. Padahal, rasio pajak tersebut merupakan target yang ingin dicapai oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Target rasio pajak Prabowo juga termasuk tinggi, karena pencapaian Indonesia baru 10,21% pada […]
WA only