NEWS
-
IBFD Catat Insentif Pajak Indonesia Tumpang Tindih dan Berbiaya Mahal
Hadirnya pajak minimum global memberikan momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi insentif-insentif pajak yang berlaku selama ini. Berdasarkan catatan International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), insentif-insentif pajak yang diberikan oleh Indonesia masih bersifat tumpang tindih antara satu dengan yang lain. “Insentif pajak masih tumpang tindih antara satu dan yang lain. Kompleksitasnya luar biasa. Insentif-insentif ini terkadang […]
-
Penghuni Rusun Pertanyakan IPL Kena Pajak: Apa Dasarnya?
Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) dinilai tidak tepat sasaran dan tidak memiliki dasar hukum. Hal ini menimbulkan penolakan keras dari penghuni dan pemilik rusun. Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Thamrin Residences Bernadeth Kartika menjelaskan IPL yang dikumpulkan adalah untuk memelihara fasilitas dan […]
-
RI Ingin Terapkan Pajak Minimum 15%, Kejar Tambahan Setoran Rp8 T
Pemerintah Indonesia berencana segera menerapkan global minimum tax atau pajak minimum global. GMT itu diusulkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan tarif efektif minimum 15%. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, penerapan pajak minimum global di Indonesia itu dapat menambah pendapatan atau penerimaan negara sebesar Rp 3,8 triliun sampai dengan Rp 8,8 […]
-
Dunia Makin Kacau, Tagih Setoran Pajak Jadi Sulit!
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebut fragmentasi global yang belakangan ini menguat ikut berimbas pada kondisi perpajakan. Dia menyebut dunia yang semakin terpecah-pecah itu membuat penarikan pajak semakin sulit. “Globalisasi memang telah menghubungkan pasar, tetapi juga telah menciptakan tantangan baru, terutama di bidang perpajakan,” kata Thomas dalam pidato sambutannya dalam acara International Tax Forum […]
-
Pemerintah Desain Ulang Pemberian Insentif Pajak
BADAN Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan (BKF Kemenkeu) tengah menyiapkan langkah antisipaso dampak apabila pajak minimum global diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah redesain insentif pajak. Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, negara-negara berkembang termasuk Indonesia cenderung sangat bergantung pada insentif pajak untuk menarik investasi asing atau foreign direct investment (FDI). Namun, saat pajak minimum global […]
WA only