NEWS
-
Dapat Email Imbauan Bayar Pajak dari DJP? WP Perlu Lakukan Ini
Ditjen Pajak (DJP) akan mengirimkan email blast berisi imbauan kepada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajaknya. Wajib pajak yang mendapatkan email imbauan tersebut bisa mengecek tagihan pajak masing-masing melalui akun coretax system. Setelah masuk ke laman coretax, wajib pajak bisa langsung mengeklik menu pembayaran. “Akses coretax melalui coretaxdjp.pajak.go.id, cek tagihan pajak Anda pada menu […]
-
Gagal Laporkan Realisasi Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Konsekuensinya
Pemberi kerja yang memanfaatkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pegawainya wajib melaporkan pemanfaatan insentif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 10/2025. Namun, pelaporan pemanfaatan insentif PPh tidak dilakukan secara terpisah. Adapun pemberi kerja melaporkan realisasi pemanfaatan insentif melalui SPT Masa PPh Pasal 21/26. Sesuai dengan ketentuan, […]
-
Ingin Manfaatkan PPh Pasal 21 DTP, Perlu Pengajuan atau Tidak?
Pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dilakukan tanpa pengajuan permohonan tertulis terlebih dahulu. Dengan demikian, pemberi kerja dapat langsung membuat bukti pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 dan memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 21 DTP untuk pegawainya. Hal ini berlaku sepanjang pemberi kerja dan pegawainya memenuhi semua kriteria yang ditetapkan. “Fasilitas ini diberikan […]
-
Ingatkan Soal Tunggakan Pajak, Ditjen Pajak Kirim Email ke Wajib Pajak,
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan telah mengirimkan email resmi kepada Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya DJP membantu penyelesaian administrasi perpajakan agar berjalan lancar tanpa kendala. Melalui email tersebut, DJP mengingatkan Wajib Pajak untuk segera memeriksa dan menyelesaikan kewajiban pajaknya melalui sistem Coretax DJP. “Email pengingat tunggakan […]
-
Risiko Tak Penuhi Kewajiban PPh: Akses Pembuatan Faktur Pajak Dicabut!
Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan (PPh) turut menjadi faktor penonaktifan akses pembuatan faktur pajak oleh otoritas. Topik ini ramai diperbincangkan netizen selama sepekan terakhir, menyusul terbitnya Peraturan Dirjen Pajak PER-19/PJ/2025. Dari 6 kriteria penonaktifan akses pembuatan faktur pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PER-19/PJ/2025, 3 di antaranya memiliki keterkaitan langsung […]
WA only